JS Financial News - шаблон joomla Новости
Jumat, 27 April 2018

JAKARTA, kabarsebelas.com - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepala Program e-voting BPPT Andrari Grahitandaru, mengatakan perkembangan internet sebagai salah satu media informasi dan komunikasi menjadikan transaksi elektronik merupakan hal yang umum terjadi termasuk gangguan terhadap transaksi tersebut.

Namun, mengingat semakin canggihnya sistem informasi dan teknologi, tingkat ancaman dan kerentanan dalam elektronikpun semakin tinggi. "Dalam pelaksanaan transaksi melalui internet diperlukan Sertitikat Elektronik yang dapat menjamin keamanan dalam trabsaksi, sehingga dapat menimbulkan rasa aman bagi pihak-pihak yang melaksanakan traksaksi," katanya, Rabu (29/7), di Kantor BPPT.

Semua transaksi di internet yang melibatkan kedua kedua belah pihak ke tiga (Trusted third party) atau Cerification Authority (CA) sebagai jembatan kepercayaan dan aspek legalitas kedua belah pihak yang bertransaksi.

Keberadaan CA pening untuk membangun kepercayaan melalui pelaksanaan otentifikasi terhadap identitas para pihak yang terlibat dalam transaksi secara online dan menyajikan bukti tentang pengiriman berbagi pesan melalui internet dan melakukan vertifikasi terhadap integritas informasi yang dipertukarkan.

Dia, menjelaskan sertifikat digital dua fungsi dasar. "Yang pertama adalah untuk menyatakan bahwa orang-orang, website, dan sumber daya jaringan seperti server dan router merupakan sumber terpecaya. "Fungsi kedua adalah untuk memberikan perlindungan bagi pertukaran data dari pengunjung dan website dari gangguan atau bahkan pencurian, seperti informasi kartu kredit," ujarnya.

Saat ini belum ada lembaga atauotoritas resmi penyedia sertifikasi elektronik untuk pemerintah yang dapat dipercaya oleh para pengguna dalam pertukaran informasi elektronik sehingga memenuhi aspke kerahasiaan ("informasi saya hanya bisa dibaca oleh penerima yang berhak"), otentitas ("saya adalah benar saya"), integritas ("informasi terkirim sama dengan informasi yang di terima"), dan nir-sangkal ("saya tidak dapat mengelak apa yang telah saya lakukan").

"Pelanggaran hukum transaksi elektronik di dunia maya merupakan merupakan fenomena yang mengkhawatirkan, mengingat tindakan transactional crime yang memanfaatkan informasi teknologi sebagai "tool" yang menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejatan internet," ungkap Andrari.
Andrari, mengungkapkan semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi, tingkat ancaman dan kerentanan dalam transaksi elektronikpun semakin tinggi. "Semakin tingginya frekuensi transaksi elektronik di lingkungan pemerintah, menuntut adanya sistem pengamanan transaksi yang sistematis dan terstruktur," kata Andrari.

Namun, salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan kepastian bertransaksi adalah membangun Government CA, yaitu sebuah otoritas yang akan mengotentikasi pihak yang akan bertransaksi di pemerintah. Belun adanya instansi pengelola Government CA, membuka peluang IPTEKnet untuk ambil bagian dalam pengelolaan sertifikat elektronik.

Sementara itu, ditahun 2015, usaha yang dilakukan pertama kali adalah melakukan analisa SWOT seluruh aspek keamanan penyelenggaraan transaksi elektronik, seperti kebijakan, kelembagaan, SDM, infrastruktur, dan aplikasi. "Pengenalan akan kekuatan yang dimiliki akan membantu IPTEKnet untuk tetap mampu mempertahankan kepercayaan yang diemban," ujar Andrari.

Oleh karena itu, sedangkan penilaian yang jujur terhadap kelemahan yang ada akan memberikan bobot realisme pada rencana kerja yang akan dibuat IPTEKnet. Lanjut, Andrari, diharapkan diakhir tahun sebuah prototype GovCa sudah siap diluncurkan. Prototype ini didukung oleh infranstruktur berbasis ISO 27001 dan sistem manajemen mutu ISO 9001. (dade)

Statistik Pengunjung

6530817
Hari ini
Minggu ini
Semuanya
5390
43039
6530817
IP Anda: 107.22.48.243

Facebook