JS Financial News - шаблон joomla Новости
Selasa, 16 Januari 2018

BEKASI, kabarsebelas.com - Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bekasi menyatakan tidak ada retribusi daerah dari menara telekomunikasi tahun ini. Setelah Mahkamah Konstitusi menghapus perhitungan tarif menara tahun lalu, terjadi kekosongan regulasi yang mengatur pemasukan dari base transceiver station. Alhasil, 630 menara BTS berdiri gratis di Kabupaten Bekasi.

Kepala Diskominfo Hudaya mengatakan, peraturan daerah yang sebelumnya mengatur pemasukan dari tarif menara telekomunikasi, gugur dengan sendirinya setelah putusan MK. Dalam putusan itu, MK menghapus penjelasan pasal 124 Undang-undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Semula, dalam aturan itu tercantum tarif maksimal menara telekomunikasi yakni 2 persen dari nilai jual objek pajak. Karena penghapusan tersebut, kata Hudaya, tidak ada pendapatan yang masuk tahun ini.

"Di situ dibunyikan setinggi-tingginya 2 persen dari NJOP, ya kami ambil 2 persen. Ternyata itu digugat operator dan mereka menang. Jadi tahun ini tidak ada retribusi menara, nol. Karena kan tidak ada aturan hukum, makanya kami cepat-cepat buat revisi perda ini," jelasnya, Senin (25/4/2016).

Menurut Hudaya, perda terkait retribusi ini sebenarnya baru diberlakukan tahun lalu. Hanya saja, belum genap setahun perda ditegakkan, retribusi BTS gugur di tengah jalan. Sementara itu, revisi perda retribusi menara belum diajukan. Padahal realisasi dari retribusi menara ini terbilang tinggi. Dari target Rp 3 miliar, sebanyak Rp 2,7 miliar berhasil terealisasi.

Hudaya mengatakan, revisi perda masih dalam tahap persiapan di internal Diskominfo. Menurut dia, pihaknya masih menyusun aturan teknis, termasuk berkoodinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan beberapa daerah lain yang telah lebih dulu merevisi perda. Berdasarkan surat edaran Kementerian Keuangan, kata dia, tarif yang semula mengacu NJOP kini diubah menjadi memperhitungkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.

"Usulan kami sama seperti daerah lain yang sudah menetapkan revisi perda di akhir 2015, kami sudah studi banding. Jadi penghitungan berdasarkan pengawasan dan pengendalian. Tapi itu belum diputuskan, baru diusulkan," kata dia.

Dari hasil studi banding, kata Hudaya, penentuan penghitungan tarif baru ini sudah dilaksanakan di Kabupaten Menpawah Kalimantan Barat dan cukup berhasil. Namun di Menpawah hanya terdapat 40 menara sehingga proses perubahan tarif mudah dikomunikasikan dengan pengelola menara.

"Kami juga koordinasi dengan Banyumas, tapi bukan studi banding. Kami koordinasi by phone by email menanyakan hasil perhitungan mereka di sana," bebernya.

Beberapa indikator menjadi dasar dalam penghitungan retribusi menara yang mengacu pada frekuensi pengendalian dan pengawasan. Di antaranya jarak menara dengan ibu kota daerah dan alat yang digunakan.

"Jadi berapa jarak BTS itu. Kami mengecek biaya perjalanan ke sana berapa, tim berangkat berapa orang, biaya alat yang digunakan apa. Kemudian dari situ didapat tarif BTS berapa," ungkapnya.

Hanya saja, lanjut Hudaya, perhitungan ini diprediksi dapat memangkas pendapatan retribusi. Pasalnya, menara yang berada pada NJOP tinggi tarifnya bakal turun karena jaraknya dekat.

"Sebenarnya penyebaran BTS tersebar di 23 kecamatan. Namun memang yang banyak di pemukiman padat penduduk seperti di Tambun Selatan dan Cikarang Barat. Dengan penghitungan berubah, tidak lagi dengan NJOP, diprediksi pendapatan menurun. Tapi kami masih berharap penurunan tidak jauh dari realisasi tahun lalu," tutup hudaya. (cr01)

 

Statistik Pengunjung

5818518
Hari ini
Minggu ini
Semuanya
4966
17190
5818518
IP Anda: 54.221.29.4

Facebook