JS Financial News - шаблон joomla Новости
Rabu, 15 Agustus 2018

Jakarta,KabarSebelas.com - Indonesia dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia karena keberadaan hutannya yang sangat luas. Namun pada saat yang sama, perusakan hutan yang dilakukan warga atau perusahaan justru tak kunjung berhenti.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat ada 90 kasus pengrusakan kehutanan sejak 2014 yang semuanya diproses pidana.

"Pidana kehutanan sepanjang tahun 2014-2015 total ada 90 kasus," kata Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Kementerian LHK Ir Istanto dalam Media Briefing di Kantor Kementerian LHK, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (2/6/2015).

Istanto merinci masalah pidana kehutanan itu didominasi kasus illegal logging sebanyak 59 kasus, menyusul kasus perambahan 20 kasus, kasus pidana tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi 27 kasus, penambangan emas tanpa izin 2 kasus dan kebakaran hutan 5 kasus.

"Proses penanganan kasus tindak pidana kehutanan 2014-2015 dalam penyelidikan 34 kasus, penyidikan 10 kasus, P.19 ada 1 kasus, P21 ada 31 kasus, proses sidang 6 kasus, dan sudah vonis 8 kasus," paparnya.

Sebagai contoh, kasus illegal logging di Maluku dengan pelaku berinisial HT yang tertangkap dengan barang bukti 2 unit kapal layar motor dan kayu olahan rimba campuran sebanyak 882,76 meter kubik. Status kasus itu dalam penanganan P19 atau pemberkasannya belum lengkap.

Pelaku HT diduga melanggar UU 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun pidana dan denda Rp 500 juta. Kerugian dari tindakan pelaku yaitu bencana ekologis, longsor dan banjir.

Contoh lainnya adalah pendudukan kawasan hutan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan pendirian villa sebanyak 143 unit. Pelaku dua orang berinisial KBS dan HS terancam pidana maksimal 10 tahun dan denda Rp 5 miliar. Kasus masih disidangkan di PN Cibinong.

"Dampaknya bencana ekologis yaitu hilangnya keanekaragaman hayati, longsor, banjir. Termasuk banjir di Jakarta. Untuk itu kita dengan serius hilangkan kasus pelanggaran seperti ini," ujar Kepala Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Tri Siwo.

Kasus lainnya masih terkait illegal logging yaitu pembuatan kapal kayu kapasitas 3.000 ton di Sulawesi Tenggara dengan merambah hutan. Pelaku SD dan M diduga melanggar UU 18 tahun 2013 ancaman pidana 5 tahun dan denda Rp 2,5 miliar. Barang bukti 5 unit kapal dengan status penyelidikan oleh PPNS Kehutanan.

Satu contoh kasus lain terkait pidana kehutanan untuk pidana atas satwa liar yang dilindungi adalah pembunuhan 4 ekor gajah sumatera di Riau. Barang bukti 1 unit senjata buru, 2 buah gading seberat 80 kg dan 6 buah caling. Kerugian negara senilai Rp 1,5 m senilai harga gading. Tersangka ditangkap  7 orang dengan status P21 persidangan di PN Bengkalis.
(Redaksi)
"Kasus ini seperti gunung es, karena dilakukan beragam aktor, beragam modus termasuk kasusnya belum dipublikasi," ucap Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Rasio Ridho Sani.

Statistik Pengunjung

7374448
Hari ini
Minggu ini
Semuanya
1809
32218
7374448
IP Anda: 54.196.73.22

Facebook