JS Financial News - шаблон joomla Новости
Selasa, 24 April 2018

BEKASI, KABARSEBELAS.COM– Masyarakat mulai hawatir adanya dugaan koordinasi antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Adang Sutrisno dengan para penegak hukum yang ada diwilayah Kabupaten Bekasi. Pasalnya selama sepekan ini Adang Sutrisno selalu terlihat oleh awak media terkait kedatangannya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Mapolrestro Bekasi.

Apalagi dengan pernyataan dari Adang sendiri dengan lantang ia menegaskan bahwa kedatangannya di Mapolrestro Bekasi dan Kejaksaan sebagai bentuk koordinasi dan konsultasi. Dua pernyataan tegas dari Adang ini tentu menjadi kekhawatiran masyarakat, mengingat koordinasi dan konsultasi itu adalah bentuk hubungan baik dan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Sepeti kemarin ramai diberitakan Adang Sutrisno mendatangai Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi guna konsultasi terkait persoalan dugaan proyek bermasalah pembangunan jembatan Bagedor,Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muaragembong.

“Gak ada apa-apa, ini hanya konsultasi saja,” kata Adang saat ditemui didepan pintu masuk kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Kamis (18/5).

Sama halnya dengan kedatangan Adang ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, saat ia terlihat di Mapolrestro Bekasi, Adang juga menegaskan bahwa kedatangannya ke Polrestro Bekasi itu sebagai bentuk koordinasi, meskipun ia menyangkal bahwa koodinasi ke Polres itu bukan kaitannya dengan proyek jembatan muaragembong yang sedang ditangani Polrestro Bekasi.

“Bukan, bukan kaitan dengan itu (proyek jembatan muaragembong,Red). Tapi peninjauan rumah dinas kapolres,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi H. Kardin dimana dugaan adanya korupsi atas pembangunan Jembatan Bagedor yang menelan anggaran Rp5,6 miliar menggunakan APBD 2016. Dirinya serahkan kepihak yang berwajib.

"Itu kan urusannya dengan penegak hukum yang punya penilaian sendiri, mudah-mudahan gk ada lah," singkat Kardin.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno menilai bahwa Adang hanya ‘ngeles’. Sebab, secara kasat mata sudah terlihat jika pembangunan jembatan itu bermasalah.

“Saya sudah lihat jembatannya dan secara kasat mata saja sudah miring, tidak seimbang tingginya, tak bisa dilewati perahu dan banyak lainnya,” kata dia.

Meskipun demikian, kata Taih, pernyataan bahwa jembatan itu tidak bermasalah adalah haknya Adang. “Itu hak dia menilai seperti itu, Ada penyimpangan atau tidaknya, kan pasti diperiksa oleh aparat berwajib,” ucapnya.

Ia menambahkan, orang awan saja sudah bisa menilai jika jembatan tersebut bermasalah. “Jangankan orang teknik, lah orang awam saja pasti tahu. Tetapi kita serahkan saja hasil akhirnya kepada pihak berwajib,” pungkasnya. (dd)

Statistik Pengunjung

6502376
Hari ini
Minggu ini
Semuanya
363
14598
6502376
IP Anda: 54.161.108.58

Facebook