JS Financial News - шаблон joomla Новости
Rabu, 17 Januari 2018

Jakarta, kabarsebelas.com - Sudah tujuh tahun ini kasus bailout Bank Century terbengkelai. Bahkan belum ada perkembangan yang signifikan untuk menuntaskan kasus Bank Century.

Baru mantan Deputi Gubernur BI Bidang pengelola Moneter dan Devis, Budi Mulya yang telah dijatuhi vonis penjara 15 tahun dan denda Rp. 1 Milyar, setelah sebelumnya pihak Tipikor hanya memberikan vonis 10 tahun dan denda Rp. 500 juta serta Pengadilan Tinggi DKI menguatkan vonis menjadi 12 tahun.

Diketahui pula Budi Mulya terbukti melakukan korupsi terkait fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistematis. Budipun dinilai melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagai dakwaan primer.

Bambang Soesatyo, Kamis,19/8/2015 saat mengadakan peluncuran bukunya yang berjudul "Sejumlah Tanya Melawan Lupa Mengungkap 3 Surat SMI Kepada Presiden SBY," karya Mukhamad Misbakhun di hotel Century mengatakan, " Kasus Century saat ini masih samar. Bahkan Kebinakan Bail-Out kepada Bank Century menuai kritikan yang tajam.Gelontoran dana senilai Rp. 6.7 triliun tidak serta merta diterima begitu saja oleh publik.Bahkan publik kian meradang dan media massapun berwacana hingga menyentuh sensitifitas nurani wakil rakyat. Walaupun ada yang salah dari kebijakan tersebut, tetapi disinyalir ada rekayasa dibalik setiap tindakan yang mengatasnamakan penyelamatan. Semua itu bahkan terbungkus rapi di etalase kekuasaan."

Dari buku yang ditulis oleh Mukhamad Misbakhun yang merupakan mantan anggota Tim Sembilan Kasus Bank Century mencoba mengingatkan kita agar tidak lupa akan mega skandal Bank Century. Terlebih lagi sejak awal, para pihak yang terlibat langsung dalam perhitungan, pencairan dan penyerahan dana talangan itu sudah terlihat gagap dan terkesan saling lempar ketika adu argumentasi sampai pada tema pertanggungjawaban.

Gagap pertama berkaitan dengan fakta bahwa semua proses hingga cairnya dana talangan sampai Rp. 2,5 triliun dari rekomendasi BI sebesar Rp. 632 miliar yang disetujui KSSK yang dengan tersebut bahkan tidak dilaporkan ke Wakil Presiden Yusuf Kalla sebagai pelaksana tugas (Plt) presiden saat itu.

Sri Mulyanipun merasa telah dibohongi oleh orang-orang BI sehingga dengan tahunya Sri Mulyani telah dibohongi, Sri Mulyanipun dianggap gagap untuk bertanya kepada Gubernur BI Boediono yang waktu itu nerangkap sebagai anggota KSSK tersebut, dan Sri Mulyanipun kepada Pansus DPR, Sri Mulyani tegas-tegas hanya mau bertanggungjawab atas dana talangan Rp. 630 miliar, sama dengan klaim Budiono.

(Djoko)

Statistik Pengunjung

5830578
Hari ini
Minggu ini
Semuanya
8766
29250
5830578
IP Anda: 54.91.48.104

Facebook