JS Financial News - шаблон joomla Новости
Selasa, 22 Mei 2018

BEKASI, KABARSEBELAS.COM—Aksi demo yang dilakukan sejumlah massa yang mengatas namakan masyarakat Kabupaten Bekasi di depan Kantor Panwas Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Jum,at (24/3).  

Secara eksplisit, larangan itu diatur Pada Pasal 71 ayat 2, disebutkan bahwa gubernur, bupati dan walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan akhir masa jabatan (AMJ).

“Sebagai rakyat Kabupaten Bekasi  kita hanya menuntut pada tataran pemulinya yaitu pelanggaran Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, karena dampaknya  dari mutasi dan rotasi tersebut yang pasti efeknya luar biasa akan mengganggu pelayanan publik.” Kata Koordinator Aksi Syuhadi Khorisukur, usai demo.

“Inya allah gugatan ini akan kita layangkan ke pengadilan negeri, kalau kita melihat petahana sudah melawan hukum dengan cara melanggaran UU Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilu, ke pengadilan negeri dan Mahkamah Agung, kenapa gak ke MK karena ini bukan sengketa pemilu,”  ungkapnya.

Kaitan surat dari mendagri dirinya akan meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda),  untuk melihat apa isi dalam surat tersebut. Dan ia tegaskan aksi ini tidak akan masuk angin akan terus dilakukan tindakan sampai selesai bahkan dirinya akui aksi ini akan menjadi bumerang bagi Neneng Hasanah Yasin.

“Hari Senin kita coba minta ke Sekda. Intinya rekan-rekan tidak akan menyerah karena ini sudah mempolitisir surat keputusan Mendagri,  Insya allah aksi ini akan menjadi Kiamat Kubro untuk Petahana,” tegas dia. (dd)

 

Statistik Pengunjung

6726260
Hari ini
Minggu ini
Semuanya
5119
19272
6726260
IP Anda: 54.224.91.58

Facebook