JS Financial News - шаблон joomla Новости
Jumat, 27 April 2018

Kabarsebelas - Ketua Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia (Askumindo)  Jawa Barat, Yaya Ropandi, menyambut positif rencana perubahan Perda jasa kontruksi di Kabupaten Bekasi. Pasalnya, selama ini pihaknya mengaku belum memiliki payung hukum atas Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) di Kabupaten Bekasi. Bahkan kata dia, ada satu nilai manfaat yang bisa diambil, yakni dari satu tahun masa berlaku izin, menjadi tiga tahun. Ini membuka peluang usaha untuk dapat bersaing dengan daerah lain.

"Hari ini, Pemda berinisiatif keluarkan rencana Perda untuk izin usaha kontruksi. Kami dari Kamar Dagang Industri (Kadin) dan forum komunikasi asosiasi masyarakat jasa kontruksi mendukung sepenuhnya," ungkapnya pasca pembahasan.

Kendati demikian, Sekretaris Forum Masyarakat Jasa Kontruksi itu menambahkan, hanya saja ada satu persoalan pada penerbitan IUJK dewasa ini, dimana harus mengacu pada Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) pada Kementrian PU. Padahal, di pusat dewasa ini diketahui ada dua versi, yakni versi Undang-Undang (UU) atau biasa disebut AD/ART, serta versi Kementrian PU.

"Ini akibat ulah oknum di pusat, sehingga menyebabkan perpecahan. Keduanya mengeluarkan SBU," ujarnya.

Masalahnya, lanjut dia, Pemkab Bekasi hanya memproses IUJK versi LPJK PU, sementara dari LPJK UU AD/ART tidak diproses. Padahal, semua badan usaha ini di dalam aturan, berhak menerbitkan IUJK, tidak melihat dari mana sumber SBU namun yang penting badan usaha memiliki SBU.

"Keduanya sah, yang satu bisa diakses di website LPJK.org, yang satunya lagi di LPJK.net. Semua data ada dua-duanya disitu. Artinya, BPMPPT mengeluarkan izin usaha kontruksi, bisa dicek di internet dua-duanya. Sehingga tidak merugikan badan usaha yang ada di Kabupaten Bekasi, yang memiliki SBU tersebut," terangnya.

Padahal, sambung dia, di Kota Bekasi sendiri, dua-duanya bisa diterima. Untuk itu pihaknya berharap agar Pemkab Bekasi tidak terbawa polemik diatas, terkait dua kepengurusan, namun yang terpenting keduanya terbukti legal, memiliki sertifikat badan usaha, serta dapat diakses di internet. Pasalnya, jika itu mampu dirubah, dampak positifnya adalah badan usaha yang memiliki sertifikat dari AD/RT bisa dikeluarkan IUJK nya. Sebaliknya, kalau tidak dikeluarkan, yang rugi badan usahanya sendiri, karena IUJK merupakan salah satu persyaratan tender.

"Kadin dan Asosiasi mengharapkan, setiap badan usaha yang memiliki SBU, wajib diberikan IUJK oleh Pemkab Bekasi. Surat edaran PU bisa kita tinggalkan, demi kepentingan pengusaha lokal. Sebab, sub bidang keduanya sebetulnya sudah mengacu ke Kemen PU," tandasnya.

Statistik Pengunjung

6530759
Hari ini
Minggu ini
Semuanya
5332
42981
6530759
IP Anda: 107.22.48.243

Facebook