JS Financial News - шаблон joomla Новости
Sabtu, 23 Juni 2018

JAKARTA, Kabarsebelas.com - Pencegahan penyebaran paham dan aksi kelompok radikal terorisme melalui program deradikalisasi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga semata, melainkan diperlukan sinergi antar lembaga pemerintah dan kelompok masyarakat. Deradikalisasi sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran paham dan aksi kelompok radikal terorisme harus dilakukan secara bersama-sama, berkesinambungan dan kelompok masyarakat yang ada di daerah.

"Namun, deradikalisasi merupakan semua upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal terorisme menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, ekonomi, hukum, kemanusiaan dan sosial budaya) bagi orang yang terpengaruh oleh keyakinan radikal terorisme," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Dr. Saud Usman Nasution, SH., MH, Kamis (18/2), saat pada Rapat Koordinasi Program Deradikalisasi "Sinergi Kementerian/Lembaga Dalam Program Deradikalisasia", diHotel Golden Boutiquedi Jakarta.


Sementara itu, deradikalisasi lebih pada upaya melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang agar tidak memiliki pemikiran radikal terorisme. Program deradikalisasi secara terpadu tidak hanya berhenti ketika para narapidana kasus terorisme tersebut keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), melainkan justru saat mereka sudah keluar dari Lapas dan berbaur dengan masyarakat.


Saud, mengatakan pada tahun 2016, BNPT bekerjasama dengan instansi terkait akan melakukan program deradikalisasi di dalam dan di luar Lapas.

"Program deradikalisasi di dalam Lapas difokuskan kepada narapidana kasus terorisme dan narapidana umum yang terindikasi terpapar paham radikal terorisme," ujarnya.


Sedangkan program deradikalisasi di luar Lapas/di masyarakat difokuskan kepada mantan terorisme, keluarga jaringan dan orang/kelompok potensi radikal terorisme. Lanjut, Saud rapat koordinasi ini dilakukan sebagai langkah persiapan pelaksanaan program deradikalisasi di dalam dan di luar Lapas yang diikuti oleh aparat pemerintah dari Unsur Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kemenkum dan Ham, TNI, Polri, BIN, dan Badan Kesatuan Bangsa dari 32 Provinsi.


Saud, menjelaskan untuk kami akan menunjukkan data-datanya dan men-share ke lembaga berkompeten.

 

"Diharapkan nantinya ada kontak masing-masing petugas di seluruh Indonesia sehingga bisa saling kenal. Intinya sinergi wajib dilakukan dalam menjalankan deradikalisasi ada 204 napi terorisme yang tersebar di 49 Lapas di 13 Provinsi, ungkapnya. (dade)

Statistik Pengunjung

6982337
Hari ini
Minggu ini
Semuanya
6469
52289
6982337
IP Anda: 54.162.224.176

Facebook