JS Financial News - шаблон joomla Новости
Sabtu, 20 Januari 2018

JAKARTA, Kabarsebelas.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama (Ahok), mendesak untuk membekukan perusahaan aplikasi yang menjadi perantara beroprasinya angkutan ilegal ber plat hitam sekaligus melakukan peninjauan kembali Perda No 5 Tahun 2014 khususnya terkait usia kendaraan.


Sementara itu, 29 Februari 2016 lalu telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Kapolda Metro Jaya terkait aksi yang akan dilakukan serentak diwilayah hukum Polda Metro Jaya dengan pusat aksi Balaikota DKI Jakarta dan Istana Negara, pada 14 Maret 2016.

"Mendesak Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan perpres atau inpres larangan perusahaan aplikasi mempasilitasi beroprasinya angkutan ilegal berplat hitam," kata Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD), Jaelani, Minggu (13/3), Kantor Sekretarian PPAD, Jalan KH Abdulah Safei No 1D, Kampung Melayu, Jakarta Timur.


Paguyuban yang terdiri atas pengemudi angkutan darat Se-Jabodetabek yang tuntutan tersebut didasari dari keadaan saat ini dimana pengemudi angkutan umum terancam kehilangan mata pencaharian dikarenakan maraknya angkutan ilegal berplat hitam yang beroperasi melalui perusahaan yang berkedok jasa aplikasi online.


Jaelani, mengatakan. kami juga menilai dengan pembiayaran beroprasinya angkutan ilegal berplat hitam yang diperantarai perusahaan aplikasi menjadi tidak sejalan dengan program pemerintah khususnya Pemda DKI dalam upaya menyelesaikan persoalan kemacetan di DKI Jakarta melalui program pembangunan transportasi massal seperti MRT, Monorail, Bus Way, dan lain-lain.

"Yang bertujuan kemengurangi angka penggunaan angkutan plat hitam dijalan raya dengan harapan bisa menghilangkan persoalan macet yang selama ini menjadi wajah lalu lintas DKI Jakarta," ujarnya.


Oleh karena itu, kami melihat dengan pembiayaran Pemerintah terhadap beroprasinya angkutan ilegal plat hitam tentunya makin memperbanyak jumlah kendaraan plat hitam dijalan raya Ibukota yang sudah kronis dengan persoapersoalan tersebut. Namun, pada prinsipnya kami para sopir plat kuning (angkutan legal) siap membantu pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan transportasi yang nyaman dan murah serta disesuaikan dengan kemajuan jaman," ungkap Jaelani.

 


Sementara itu, kami para sopir juga melihat upaya pembiayaran terhadap angkutan ilegal berplat hitam ini akan menimbulkan konflik horizontal lantaran tidak seimbangnya perlakuan pemerintah dimana kami sopir-sopir plat kuning selama ini mematuhi UU 22 Th 2009 dan aturan hukum lainya khususnya terkait retribusi perizinan dan lain-lain. (dade)

Statistik Pengunjung

5851892
Hari ini
Minggu ini
Semuanya
1882
50564
5851892
IP Anda: 54.234.45.10

Facebook