JS Financial News - шаблон joomla Новости
Minggu, 22 Juli 2018

BEKASI, Kabarsebelas.com - Anggota DPR RI Mahfudz Abdurahman menggelar rapat dengar pendapat dengan guru, Pedagang, Karyawan Dan pelestari Budaya Di kampung keranji, kelurahan Jaka sampurna, Kecamatan Bekasi barat.

Dalam rapat dengar pendapat kali ini Mahfudz Abdurahman yang di dampingi oleh Arianto Hendarta Spd angota DPRD Kota Bekasi Komisi A, sengaja menjaring aspirasi masyarakat dengan turun langsung ke masyarakat agar bisa mendengar apa yang menjadi keluhan dan tanggapan warga tentang kebijakan serta pelayanan publik oleh pemerintah.

Pertemuan yang dilaksanakan sejak siang menjelang sore banyak sekali usulan warga yang langsung di kemukakan pada acara tanya jawab.  Taufik salah satu peserta pertemuan mengusulkan agar Mahfudz abdurahman bisa mendesak pemkot bekasi untuk menertibkan angkutan umum yang terlihat semrawut dan tak tertata baik.

Pertanyaan serta usulan warga di jawab langsung dengan bahasa khas logat bekasi oleh Mahfudz Abdurahman sambil di selingi canda tawa para peserta yang pada kali ini hampir 150 orang yang hadir, sedangkan Edy seorang peserta mengatakan, pihaknya juga meminta agar pemerintah menolak keras LGBT di Negara Indonesia khususnya di daerah itu sebab selain adat dan budaya, LGBT juga sangat bertentangan dengan agama.

Acara dengar pendapat ini juga di selingi dengan pemberian 500 Bea Siswa bagi siswa warga bekasi yang kurang mampu dan pemberian seperangkat alat Gendang Rampak Pencak silat Oleh mahfudz abdurahman.

Ketika di tanya tentang alat transportasi online Anggota Komisi V DPR RI  memandang transportasi online tidak perlu dihilangkan, melainkan harus diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

"Saya tidak melarang adanya Transportasi Online, akan tetapi mereka harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara kita ini. Sepanjang itu menyangkut dengan transportasi, itu semua harus diatur oleh Undang-undang, baik yang konvensional maupun yang berbasis online," ungkapnya.

Menurutnya, transportasi online itu harus diatur oleh pemerintah, baik itu melalui peraturan pemerintah atau melalui surat keputusan Menteri, atau jika perlu DPR RI akan mengubah atau merevisi Undang-undang.

Hal senada di katakan oleh Fadillah salah seorang peserta pertemuan Rapat Dengar Pendapat yang juga bekerja sebagai tukang ojek di perapatan Pasar keranji. Menurutnya transportasi konvensional yang selalu membayar pajak kepada Pemerintah harus diselamatkan. Mode transportasi online boleh tetap menjalankan usahanya akan tetapi mereka harus mengikuti aturan-aturan yang ada, bukan hanya untuk mendapatkan untung semata.

"Kita akan merevisi Undang-undang transportasi itu, karena bagaimanapun juga kita harus menyelamatkan taxi konvensional atau jasa angkutan yang sudah berijin. Silakan taxi atau ojek online usahanya diteruskan di Indonesia, akan tetapi harus diurus ijin yang ada di Indonesia," ungkap Mahfudz. (cr01)

 

Statistik Pengunjung

7209389
Hari ini
Minggu ini
Semuanya
5266
5266
7209389
IP Anda: 54.224.103.239

Facebook