JS Financial News - шаблон joomla Новости
Sabtu, 20 Januari 2018

BEKASI, KABARSEBELAS.COM- Rotasi Mutasi yang dilakukan bupati terpilih Neneng Hasanah Yasin dianggap menyelahi aturan. Atas hal tersebut  sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menempuh jalur Hukum untuk menindaklanjutinya. Hal tersebut dikatakan Perwakilan ASN  Alwi saat lakukan Konsfersi  Pers di Rumah Makan Sederhana, Grand Wisata, Tambun Selatan, Minggu (5/3).

"Saya beranggapan ini adalah hal yang membingungkan semua birokrasi yang ada di Kabupaten Bekasi, padahal kami mendapatkan Surat Keterangan (SK) 2 bulan yang lalu, dan menurut kami itu yang normatif dan legal, yang direkomindasikan oleh Mendagri, Gubernur Jawa Barat, dan langsung dibuat SK oleh Plt Bupati Rohim Mintareja," kata Alwi yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid SD yang sekarang turun menjadi Pengawas.

Tambah dia, namun pada saat sekarang oleh Bupati terpilih dianggap itu ilegal, jelas, sehingga dia (Neneng, red) melakukan Mutasi dan Rotasi dan juga sekarang mutasi arahnya kemana tidak jelas petugas yang baru tau-tau disuruh kembali ketempat yang asal, tempat bekerja dua bulan sebelumnya.

"Padahal menurut UU Kepegawaian, dalam perubahan UU dari tahun 2014 timbuil UU 2015 nomor 1 pasal 71 ayat 2 serta mengacu kepada  UU Pilkada bahwa bupati tidak boleh melakukan mutasi selama  6 bulan," katanya.

"Insallah kami akan menempuh jalur hukum, dan kami bersumpah kalaupun kami dikembalikan ke posisi semula kami gk mau, saya tolak, namun saya berbicara ingin mengamankan UU yang dilanggar yang sudah dilakukan bupati terpilih  baik UU pilkada," ungkapnya. (dk)

 

Statistik Pengunjung

5850527
Hari ini
Minggu ini
Semuanya
517
49199
5850527
IP Anda: 54.167.126.106

Facebook