JS Financial News - шаблон joomla Новости
Sabtu, 26 Mei 2018

 

BEKASI, KABARSEBELAS.COM--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dituding tidak menggubris alias mengacuhkan sebanyak 53 rekomendasi dari panitia khusus (Pansus) Laporan Kerterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bekasi yang diparipurnakan beberapa waktu lalu.

 

Hal itu dikatakan, H. Daris, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi kepada sejumlah wartawan di gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (7/8). Politisi Partai Gerindra Kabupaten Bekasi ini menyakini, hampir 90 persen rekomendasi DPRD Kabupaten Bekasi tidak digubris oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi karena penyerapan anggaran masih tergolong rendah.

 

“Saya yakin 90 persen rekomendasi Legislatif tidak digubris karena hingga saat ini saja penyerapan masih tergolong rendah atau masih mencapai 20 persen terhitung hingga akhir Juli 2017,” beber Daris.

 

Menurut H. Daris, lemahnya kinerja organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bekasi dalam bekerja mengakibatkan Pemkab Bekasi tidak mendapatkan anggaran perimbangan atau dipangkas sebesar Rp 250 miliar pada 2016 lalu.

 

“Kemungkinan besar Pemkab Bekasi tidak mendapat dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Padahal dana perimbangan saat ini sangat bermanfaat untuk pembangunan di Kabupaten Bekasi,” ujar dia.

 

Di antaranya, jelas Daris, untuk pembangunan inflastruktur dan pembangunan sarana pendidikan.“Coba kalau kinerja OPD nya baik, pasti kita sudah dapat anggaran perimbangan. Setidaknya jalan lebih baik dan murid-murid tidak ada lagi yang duduk di lantai (ngedeprok),” ungkapnya.

 

Dirinya meminta agar Bupati Bekasi bisa menginstruksikan kepada para pemangku jabatan untuk bekerja lebih maksimal. Selain itu, kata dia, dalam penempatan pejabat harus sesuai dengan kredibilitas dan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten di bidangnya.

 

Saat ini, sambung Daris, ketika Bupati melakukan kebijakan rotasi atau mutasi jabatan, selalu menjadi momok yang menakutkan bagi para pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi.

 

“Ya, Bupati harus benar-benar bisa menempatkan SDM yang berkompeten di bidangnya masing-masing, sehingga kalau ada rekomendasi dari DPRD, bisa ditindaklanjuti dengan baik. Kemungkinan saja Bupati sudah menginstruksikan, tapi pejabat tersebut tidak mengetahui permasalahannya, sehingga tidak digubris oleh pejabat tersebut,” tandasnya. (dd) 

Statistik Pengunjung

6764290
Hari ini
Minggu ini
Semuanya
3647
57302
6764290
IP Anda: 54.224.108.85

Facebook