JS Financial News - шаблон joomla Новости
Jumat, 20 Juli 2018

1.573 kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menunggak pembayaran pajak

BEKASI, KABARSEBELAS.COM -- Sebanyak 1.573 kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menunggak pembayaran pajak. Dari 1.573 tersebut terdiri dari roda dua 833 unit, dan roda empat ada 740 unit. Hal tersebut dikatakan, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Bapenda Provinsi Jawa Barat Cabang Kabupaten Bekasi, Iwa Drajat.

“Untuk sementara sudah berkomunikasi dengan Pemkab Bekasi secara kemitraan. Data yang tercatat yang ada di kami ini, belum terpilah masalah kendaraan yang rusak atau sudah tidak terpakai, ataupun yang sudah dilelang,” kata Iwa kepada awak media, beberapa waktu lalu.

Iwa Drajat mengatakan, meskipun sebagai kendaraan dinas atau milik pemerintah, pajak tetap dipungut. Namun demikian sesuai Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat nomor 11 tahun 2010 tentang pajak daerah. Kendaraan dinas hanya dipungut lebih kecil dari kendaraan umum.

Dikatakan Iwa, penghitungan pajak untuk kendaraan dinas yaitu nilai jual kendaraan kendaraan bermotor (NJKB) dikali 0,5persen. Namun untuk kendaraan umum NJKB dikali 1,75. Kata dia, sehingga lebih rendah dibandingkan kendaraan umum.

“Sesuai informasi yang kami terima untuk kendaraan dinas di Kabupaten Bekasi menjadi tanggung jawab setiap personal yang diberikan amanah menggunakan kendaraan dinas,” jelasnya.

“Sehingga kami mengimbau sebagai aparatur Negara berikanlah contoh yang baik kepada masyarakat untuk taat membayar pajak,” tambahnya.

Sebelumnya juga pada Tahun 2016, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jawa Barat Cabang Kabupaten Bekasi mengungkapkan pejabat Kabupaten Bekasi yang belum taat membayar pajak kendaraannya, baik roda dua dan roda empat sebanyak 114 kendaraan menunggak pajak.

“Banyak (pejabat) yang belum bayar pajak kendaraan roda dua dan empat. Ada sebanyak 114 kendaraan, dari Pejabat Pemkab Bekasi hingga Kepala Desa,” ujar Kasi Penerimaan dan Penegakan, Lufthansa pada Tahun 2016 lalu.

Lufthansa mengatakan, seharusnya para pejabat Kabupatem Bekasi yang menggunakam kendaraan berplat merah taat membayar pajak. Pasalnya, setiap tahun anggaran untuk membayar pajak kendaraan dimasukkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.

“Anggaran (pajak) itu kan sudah dianggarkan di APBD. Jadi gak masuk logika kalau mereka gak bisa bayar (kendaaraan berplat merah). Biasanya itu dibahas di bulan november untuk di tahun selanjutnya,” kata dia.

Lanjut ia mengatakan, pembayaran pajak yang sangat mudah, tidak menjadi alasan bagi para pejabat Kabupaten Bekasi tidak taat membayar pajak. Pasalnya, pegawai Dispenda saja seluruhnya taat membayar pajak kendaraannya, dikarenakan memang sudah dianggarkan.

“Masa iya Pejabat gak punya duit (buat bayar pajak), kalau itu tidak dianggarkan. Sekarang gini aja, masyarakat aja bayar (pajak). Yang udah jelas, itu udah ada anggarannya,” sindirnya. (RED)

Statistik Pengunjung

7194138
Hari ini
Minggu ini
Semuanya
6510
45667
7194138
IP Anda: 54.81.254.212

Facebook