JS Financial News - шаблон joomla Новости
Minggu, 16 Desember 2018

Kabarsebelas - Sebanyak 182 kepala desa dan 5 lurah menghadiri seminar sehari antisipasi penyalahgunaan dana alokasi desa terkait pengesahan UU desa no. 6 Tahun 2014 di Gedung Wibawa Mukti.
Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi), Ambarawa menilai sosialisasi antisipasi penyalahgunaan dana alokasi desa sebagai cara atau panutan supaya kepala desa agar tidak semena- mena menggunakannya.

Sambungnya, untuk melakukan SPJ ( surat pertanggung jawaban ) perlu sekali diperhatikan bendahara yang memang menguasai dalam hal tersebut

Kabarsebelas - Bupati Bekasi, Neneng Hasang Yasin membantah tudingan kalau dirinya tidak menjalankan visi misi dibidang Agamis sesuai yang dijanjikan pada saat kampanye 2012 lalu.

Dikatakan Neneng semenjak duduk menjadi orang nomor satu di Kabupaten Bekasi dirinya sudah membuat Perda BTQ (Baca Tulis Al-Qur'an). "Kata siapa saya tidak memperhatikan di bidang Agamis? Buktinya kita sudah keluarkan Perda BTQ kan?," tuturnya.

Dijelaskan Neneng untuk merealisasikan Bansos (bantuan sosial) ada mekanisme sendiri yang harus ditempuh.

Kabarsebelas - Senin 15 Desember,Rt 37 Rw 11 gang Rafia Citra Kebun Mas [ CKM ] ramai dipenuhi warga CKM yang menyambut kedatangan plt bupati Karawang, Kapolres, Dandim 0604 ,ketua DPRD serta anggota muspika dan muspida Karawang dalam rangka penilaian Lomba Cipta Desa Aman yang dipelopori Polisi Resort [ Polres ] Karawang. Kedatangan mereka disambut dengan antusias warga dari pukul 22 wib sampai dengan pukul 00.30 wib, di poskamling rt 37,rw

Kabarsebelas - tidak hadirnya bupati, wakil bupati dan sekda dalam Pelantikan pengurus legiun veteran republik indonesia (LVRI)
Markas cabang Kabupaten Bekasi 2014-2018 mendapat kritikan pedas

Wakil ketua DPD I LVRI Jakarta,  Kolonel Purn. W. Siswanto disinggung ketidakhadiran Muspida dalam pelantikan hanya terdiam dan tersenyum. Sementara itu ketidakhadiran para pimpinan daerah tersebut disayangkan oleh Wakil ketua VI DPC pejuang siliwangi indonesia kab bekasi, bidang hukum dan HAM, Anwar Uban.

"Kami sangat kecewa terhadap Pemkab, seharusnya

Kabarsebelas - Sebanyak 30 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdiri diatas lahan negara di sepanjang jalur kalimalang ?di bongkar Serentak oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polresta Kabupaten Bekasi karena dianggap menyalahi aturan dan merusak fungsi keindahaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

"Sebelum di bongkar kami (Satpol PP) sudah memberitahukan kepada PKL serta mendata langsung bangunannya yang berdiri diatas lahan negara," ujar Kepala Seksi Penindakan Dan Penegakan Perda Satpol PP, Rama Matandung

Statistik Pengunjung

7927136
Hari ini
Minggu ini
Semuanya
5058
5058
7927136
IP Anda: 35.172.201.102

Facebook