JS Financial News - шаблон joomla Новости
Sabtu, 20 Januari 2018

BEKASI, KABARSEBELAS.COM-- Buntut kekecewaan warga Kecamatan Babelan yang anaknya tidak bisa masuk di SMAN 1 maupun SMAN 2 Babelan, Forum Masyarakat Babelan Peduli, yang dikomandani oleh Martani (Mantan Kepala Desa Kebalen) yang akan melakukan aksi demo dihalaman Sekolah. 

Langkah tersebut diambil dikarenakan pihak sekolah tidak memberikan kesempatan berdialog dan berkomunikasi sebagai harapan mendapatkan solusi, sehingga muncul dugaan indikasi pihak sekolah telah melanggar peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 tahun 2017, tentang

 pungli di sekolah negeri

BEKASI, KABARSEBELAS.COM - Warga Kecamatan Pebayuran meminta Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi untuk melakukan investigasi terkait adanya dugaan pungutan liar (Pungli) yang terjadi di beberap sekolah Negeri Pebayuran.

Selain ramai pemberitaan carut marutnya tentang

BEKASI, KABARSEBELAS.COM--Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan, pihak sekolah tidak bisa menerima siswa baru setelah PPDB Online resmi ditutup, akibatnya bakal banyak anak lulusan smp diwilayah babelan putus sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Lurah Kebalen, Ganda mengatakan, dari kebijakan itu mungkin dapat merugikan siswa yang tempat tinggalnya di Kelurahan Kebalen,  terutama dari keluarga menengah ke bawah.

“Saya merasa prihatin dengan kebijakan tersebut, mengingat banyak keluhan dari masyarakat  bahwa warga asli

Pungli oleh sekolah negeri di pebayuran

BEKASI, KABARSEBELAS.COM -- Beberapa orang tua murid baru di SMAN 1 Pebayuran, mengeluhkan dugaan pungutan liar (Pungli) didalam kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut dikeluhkan para orang tua karena nilai nominal pungutan mencapai jutaan rupiah.

"Disini rincian semua itu ada tabungan Rp. 100 ribu, PSAS Rp. 900 ribu, ekskul Rp 400 ribu, psikotes Rp. 100 ribu, sampul rapot Rp. 70 ribu, kartu osis Rp. 50 ribu dan koperasi Rp. 50 ribu. Ya pokoknya

BEKASI, KABARSEBELAS.COM-- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, MA. Supratman mendatangi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membahas persoalan PPDB Online yang banyak menuai keluhan dari masyarakat.

Hal itu terungkap setelah Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pendidikan bakal mengeluarkan kebijakan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017.

“Ini sesuai dengan perintah Bupati untuk mengambil kebijakan supaya bisa menambah kuota penerimaan murid. Saya diintruksikan ke Kemendikbud,” kata, MA Supratman saat dihubungi.

Ia

Statistik Pengunjung

5850543
Hari ini
Minggu ini
Semuanya
533
49215
5850543
IP Anda: 54.167.126.106

Facebook