JS Financial News - шаблон joomla Новости
Kamis, 16 Agustus 2018

BEKASI, KABARSEBELAS.COM-Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Bekasi, mempertanyakan hak pilih para warga binaan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi 2017. Dari 1.124 warga binaan, 365 orang di antaranya merupakan warga Kabupaten Bekasi. Namun, dari jumlah tersebut hanya 98 orang yang tercantum dalam daftar pemilih tetap.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Lapas Kelas III Bekasi Kadek Anton Budiharta saat mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, Selasa (24/1). Kadek mengatakan, Lapas akan terus berupaya agar para penghuninya dapat menggunakan hak pilih. 

"Ini upaya kami untuk berkoordinasi dengan KPU dalam rangka menjamin hak pilih dari warga binaan dari LP Kelas III Bekasi. Paling utama kami ingin memastikn warga binaan kami yang memang memiliki hak pilih," kata Kadek usai melakukan pertemuan di Kantor KPU Kabupaten Bekasi, Kecamatan Kedungwaringin.

Dikatakan Kadek, mereka yang menghuni Lapas III Bekasi  tidak ada yang dikenakan hukuman berupa pencabutan hak politik. Maka dari itu, mereka yang memiliki identitas sebagai warga Kabupaten Bekasi layak difasilitasi hak pilihnya. "Kami akan berusaha semampu kami mengkomunikasikan terus pada KPU karena kami selaku petugas pemasyarakat menjamin hak pilih warga binaan," kata dia.

Diungkapkan Kadek, dari hasil pertemuan itu, KPU akan memverifikasi lebih dulu mereka yang belum tercantum dalam DPT. KPU pun akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mengecek dta kependudukan warga binaan. Sesuai ketentuan yang berlaku, pemilik hak suara hanya mereka yang telah memiliki atau terekam dalam kartu tanda penduduk elektronik.

"Arahan KPU nanti data ini akan diteruskan ke Disdukcapil untuk dicek berdasarkan data base di sana," ucap Kadek. Dalam pertemuan itu, lanjut Kadek, Lapas dan KPU sepakat mendirikan satu tempat pemungutan suara khusus di dalam lapas. "Untuk menjaga netralitas dan agar berjalan dengan lancar, petugas TPS nantinya akan digabung dari Lapas dan petugas di desa," kata dia.

Sementara itu, Ketua KPU Idham Holik mengungkapkan, pihaknya akan memantau data warga binaan agar masuk dalam data pemilih tambahan. Namun karena tingginya mobilitas keluar masuk warga, pendataan hanya akan dibatasi hingga 31 Januari. "Jadi yang didata terakhir sampai 31 Januari. Nah pada tanggal 1 Februari sampai hari H itu yang akan diakomodir adalah yang memiliki data kependudukan dan dikonfirmasi ke formulir A5," singakatnya. (dk)

Statistik Pengunjung

7383865
Hari ini
Minggu ini
Semuanya
3122
41635
7383865
IP Anda: 54.81.196.35

Facebook