JS Financial News - шаблон joomla Новости
Sabtu, 20 Januari 2018

H Jimmy komisi A, kepala dinas perikanan dan kelautan harus mempunyai kelompok kerja di bagi perkelompok turun kebawah di impletarisir tempat pelelangan ikan(TPI) kita ada berapa jika butuh anggaran untuk apa, banyak garong karena potensi kelautan kita, makanya kepala dinas harus mengantisipasi kebocoran-kebocoran potensi pendapatan anggaran daerah terkait dengan hasil kelautan,kata H. Jimmy.

Kepala dinas perikanan dan kelautan H Yayat supriatna  mengatakan di tahun 2015 akan di buat perda tentang

Presiden RI : Joko Widodo
Wakil Presiden RI : M Jusuf Kalla

1.  Menteri Sekretaris Negara : Praktino
2.  Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago

3.  Menko Bidang Kemaritiman : Indroyono Soesilo
4.  Menteri Perhubungan : Ignasius Jonan
5.  Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
6.  Menteri Pariwisata : Arief Yahya
7.  Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral: Sudirman Said

8.  Menko Bidang Polhukam : Tedjo Edy Purdijatno
9.  Menteri Dalam Negeri : Tjahjo Kumolo
10. Menteri Luar Negeri : Retno

Kabarsebelas - Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin menampik tuduhan salahi regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Bekasi, saat terbitkan Surat Keputusan (SK) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Batubara (PLTB) milik PT Cikarang Listrindo (CL). Bupati tegaskan kalau SK yang dibuatnya, sudah sesuai regulasi yang ditetapkan, tak ada yang dilanggar.

"Sudah sesuai aturan, tidak ada yang dilanggar, tolong baca secara seksama. Saya sudah konsultasikan dengan pihak-pihak berkompeten," ungkapnya saat dikonfirmasi via seluler, Jum'at

Kabarsebelas - Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mengumumkan kabinetnya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pengelola pelabuhan melakukan sejumlah persiapan untuk pengumuman kabinet sejak dua hari yang lalu.

Sumber di International Port Corporation (IPC) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II mengungkapkan bahwa Direktur Utama Pelindo II R.J. Lino mengeluarkan memo internal yang berisi instruksi agar segenap jajaran IPC ikut membantu melancarkan kegiatan pengumuman menteri di Pelabuhan Tanjung Priok. "Sejak dua hari lalu persiapan


Kabarsebelas -  Komisi A DPRD Kabupaten Bekasi mengaku belum mendapatkan data tanah kas desa (TKD) secara detail dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bekasi.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bekasi, Aep Saepul Rohman menilai kinerja BPMPD loyo, lantaran tidak bisa menyelesaikan TKD.

“BPMPD harus kongkret dan jelas karena masih banyak permasalahan TKD yang diduga dijual oknum,” katanya.

Dikatakan Aep kehilangan TKD bisa sangat mudah dengan aturan Perdes, BPD yang menyalahin

Statistik Pengunjung

5850590
Hari ini
Minggu ini
Semuanya
580
49262
5850590
IP Anda: 54.167.126.106

Facebook