JS Financial News - шаблон joomla Новости
Selasa, 19 Juni 2018

Jakarta,Kabarsebelas.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dana aspirasi usulan Dewan Perwakilan Rakyat rawan diselewengkan jika pengawasan dan kriteria penyalurannya tidak jelas. "Tentunya harus ada kriteria, cara, dan aturan yang jelas, sehingga itu harus masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah," ujar Kalla setelah meresmikan Gelar Batik Nusantara di Jakarta Convention Center, 24 Juni 2015.

Menurut Kalla, usulan dana aspirasi yang sudah disetujui DPR ini belum

JAKARTA,Kabarsebelas.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak setuju dengan program dana aspirasi DPR, karena menurutnya akan bersinggungan dengan program pembangunan yang telah disusun pemerintah.

"Presiden tidak setuju. Kalau memakai konsep dana aspirasi bisa bertabrakan dengan visi misi Presiden," kata Andrinof, usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (24/6/2015).

Sementara, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan program dana aspirasi baru usulan DPR dan harus mendapat

Karawang,Kabarsebelas.com - PDI Perjuangan memastikan akan memberikan mandat kepada H Akhmad Marjuki untuk menjadi calon Bupati Karawang dalam Pilkada tahun ini. Pasalnya, partai berlogo kepala banteng ini sudah menugaskan H Akhmad Marjuki dalam Pilkada yang akan datang.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang, Karda Wiranata mengatakan, dari hasil seleksi hingga tahap akhir yang dilakukan DPP PDI Perjuangan tercantum dua nama yakni H Akhmad Marjuki dan Deden Darmasyah. Akan tetapi, beberapa hari yang

Jakarta,kabarsebelas.com - DPR sudah mengetok peraturan terkait Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau disebut sebagai dana aspirasi meski banyak penolakan. Pemerintah didorong menolak dana aspirasi ini.

Dalam rapat Badan Legislasi pada Selasa (23/6), ada 3 fraksi yang menolak dana aspirasi yaitu NasDem, Hanura, dan PDIP. Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menegaskan sikap PD yang menolak dana aspirasi.

"Kemarin Ketum PD menegaskan bahwa PD tidak setuju. Karenanya, pemerintah punya dukungan yang

Jakarta,Kabarsebelas.com - DPR sudah mengesahkan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau biasa disebut dana aspirasi yang jumlahnya Rp 11,2 triliun. Dana serupa pernah diusulkan lima tahun lalu, namun ditolak Presiden ke-6 SBY.

5 Tahun lalu, tepatnya di tahun 2010, usulan dana aspirasi sudah muncul di DPR periode 2009-2014. Usulan ini muncul dari Fraksi Partai Golkar. Saat itu, Golkar mengusulkan anggota DPR diberi kewenangan mengusulkan program pembangunan untuk daerah pemilihannya hingga nilai

Statistik Pengunjung

6950934
Hari ini
Minggu ini
Semuanya
5295
20886
6950934
IP Anda: 54.81.105.205

Facebook