Lampung Utara, Kabarsebelas.com – Di sinyalir puluhan paket lelang pekerjaan proyek anggaran tahun 2019 di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) melalui ULP dan Pokja telah diatur pemenangnya.
Ironisnya, dugaan pengaturan sejumlah paket tender tersebut ada campur tangan oknum Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lampura. Bahkan pengaturan ini pun ada indikasi setoran 15 hingga 20 persen yang harus dipenuhi oleh pihak rekanan.
Mencuatnya adanya dugaan pengaturan sejumlah proyek tender ini, tidak dipungkiri bahkan sudah menjadi perbincangan hangat di publik.
Menanggapi hal tersebut, salah satu praktisi hukum di Kabupaten Lampura, Chandra Guna, SH, sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Dinas PUPR
“Bagi-bagi paket di Dinas PU, itu sebetulnya bila mengikuti aturan hukum berlaku baik undang-undang tentang pengadaan barang dan jasa, tidak boleh pemerintah melakukan bagi-bagi paket proyek,” kata Chandra kepada Kabarsebelas.com. Sabtu (29/6/2019).
Lebih dalam pria jebolan Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Kotabumi menjelaskan bahwa proyek yang digelar oleh dinas terkait merupakan uang pemerintah guna membangun sejumlah infrastruktur yang berkualitas.
“Proyek pemerintah pakai uang negara, bukan uang nenek moyang kepala dinas PU, sehingga paket mau dibagi-bagi. Jelas nggak boleh,” ketus Chandra seraya menjelaskan seharusnya paket itu dilakukan sesuai aturan seperti dilelang atau ditenderkan.
Dirinya berharap penegak hukum harus segera menindak persoalan ini, dan segera memanggil Kepala Dinas PU agar dugaan bagi bagi paket dengan meminta setoran bisa terungkap.
“Pihak aparat harus menindak tegas, panggil Kepala Dinas PU bila perlu batalkan lelang-lelang di Lampung Utara, nggak bisa semau-maunya mengelola uang negara berdasarkan kemauan Kepala dinas PU,” pungkasnya.
Senada juga disampaikan, Ketua LSM KP-TIPIKOR (Komisi Pemantau-Tindak Pidana Korupsi) Lampura, Aidi Syafrizal, indikasi bagi-bagi paket proyek sebelum pelaksanan lelang tersebut, telah mencederai aturan, khususnya undang-undang pengadaan barang dan jasa.
“Kalau memang ada seperti itu, ini yang namanya tidak benar, semua ada mekanismenya dan jangan semaunya,” tegas Aidi.
Bahkan ia berjanji akan mengawal permasalahan itu, bila benar adanya bagi-bagi paket proyek yang dilakukan oleh Dinas PUPR di Bumi Ragem Tunas Lampung. (P.15)
high line pointe
high line pointe denver
adeline bababikov
high line pointe
Hello! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m definitely enjoying your blog and look forward to new posts.|
I am truly glad to glance at this web site posts which consists of plenty of helpful information, thanks for providing such information.|
Great delivery. Solid arguments. Keep up the good work.|
Piece of writing writing is also a excitement, if you know afterward you can write or else it is complicated to write.|
Hey! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back often!|
Hello, I enjoy reading all of your post. I wanted to write a little comment to support you.|
299845 144113Wow really glad i came across your internet web site, i??ll be confident to go to back now i??ve bookmarked it??. 632966
But I have another opinion please refer to website here
got