Lampung Utara, Kabarsebelas.com – Di sinyalir puluhan paket lelang pekerjaan proyek anggaran tahun 2019 di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) melalui ULP dan Pokja telah diatur pemenangnya.
Ironisnya, dugaan pengaturan sejumlah paket tender tersebut ada campur tangan oknum Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lampura. Bahkan pengaturan ini pun ada indikasi setoran 15 hingga 20 persen yang harus dipenuhi oleh pihak rekanan.
Mencuatnya adanya dugaan pengaturan sejumlah proyek tender ini, tidak dipungkiri bahkan sudah menjadi perbincangan hangat di publik.
Menanggapi hal tersebut, salah satu praktisi hukum di Kabupaten Lampura, Chandra Guna, SH, sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Dinas PUPR
“Bagi-bagi paket di Dinas PU, itu sebetulnya bila mengikuti aturan hukum berlaku baik undang-undang tentang pengadaan barang dan jasa, tidak boleh pemerintah melakukan bagi-bagi paket proyek,” kata Chandra kepada Kabarsebelas.com. Sabtu (29/6/2019).
Lebih dalam pria jebolan Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Kotabumi menjelaskan bahwa proyek yang digelar oleh dinas terkait merupakan uang pemerintah guna membangun sejumlah infrastruktur yang berkualitas.
“Proyek pemerintah pakai uang negara, bukan uang nenek moyang kepala dinas PU, sehingga paket mau dibagi-bagi. Jelas nggak boleh,” ketus Chandra seraya menjelaskan seharusnya paket itu dilakukan sesuai aturan seperti dilelang atau ditenderkan.
Dirinya berharap penegak hukum harus segera menindak persoalan ini, dan segera memanggil Kepala Dinas PU agar dugaan bagi bagi paket dengan meminta setoran bisa terungkap.
“Pihak aparat harus menindak tegas, panggil Kepala Dinas PU bila perlu batalkan lelang-lelang di Lampung Utara, nggak bisa semau-maunya mengelola uang negara berdasarkan kemauan Kepala dinas PU,” pungkasnya.
Senada juga disampaikan, Ketua LSM KP-TIPIKOR (Komisi Pemantau-Tindak Pidana Korupsi) Lampura, Aidi Syafrizal, indikasi bagi-bagi paket proyek sebelum pelaksanan lelang tersebut, telah mencederai aturan, khususnya undang-undang pengadaan barang dan jasa.
“Kalau memang ada seperti itu, ini yang namanya tidak benar, semua ada mekanismenya dan jangan semaunya,” tegas Aidi.
Bahkan ia berjanji akan mengawal permasalahan itu, bila benar adanya bagi-bagi paket proyek yang dilakukan oleh Dinas PUPR di Bumi Ragem Tunas Lampung. (P.15)
Comment