Penggelembungan Suara Caleg Prov. Jabar Partai Demokrat Disidangkan DKPP RI

BEKASI, KABARSEBELAS.COM – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia menggelar sidang pemeriksaan terhadap perkara dugaan pelanggaran kode etik nomor 126-PKE-DKPP/VI/2019 dengan Teradu Sahil selaku Ketua PPK Kecamatan Tambun Selatan dan Abdul Harits selaku Anggota KPU Kabupaten Bekasi Divisi Teknis, yang digelar di ruang sidang DKPP RI, Jakarta, Senin (01/07/2019).

Dalam sidang ini, selain mendengarkan dalil aduan Pemgadu dan jawaban Teradu juga mendengarkan keterangan dari saksi yang dihadirkan Pengadu serta pihak terkait dihadirkan Teradu.

Afif Faris selaku kuasa dari Wiwin Winingsih (pengadu, red) mengatakan, sangat disayangkan pesta demokrasi yang seharusnya berlangsung jujur dan adil harus dirusak oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki moral.

Dirinya menjelaskan, dari bukti yang ada, penggelembungan suara terjadi di 6 (enam) desa di Kecamatan Tambun Selatan, lebih dari 5.000 suara.

“Karena yang diuntungkan adalah Caleg nomor urut 1 (satu) DPRD Provinsi Jabar Dapil 9 (sembilan) dari Partai Demokrat atas nama Achdar Sudrajat. Sementara asumsi kami motifnya adalah memenangkan caleg tersebut, namun semua nanti akan dibuktikan di Mahkamah Konstitusi (MK),” beber Afif, Selasa (02/07/2019) malam.

Saat kabarsebelas.com mempertanyakan bukti-bukti yang didapat, Afif mengatakan, semua bukti-bukti akan dibeberkan semua di Mahkamah Konstitusi. “Nanti di Mahkamah Konstitusi akan kami buka semuanya,” ucapnya.

Suara pengadu tidak ada yang berubah, lanjut Afif, namun seharusnya pengadu mendapatkan kursi. Akan tetapi karena adanya penggelembungan suara di caleg nomor urut 1, pengadu sementara tidak mendapatkan kursi.

“Dengan begitu akibat penggelembungan suara, Caleg nomor urut 1 (satu) atas nama Achdar Sudrajat diuntungkan sekaligus dirugikan,” bebernya.

Dirinya juga menuturkan, penggelembungan suara dilakukan dengan cara memindahkan suara partai dan beberapa caleg di internal partai ke caleg nomor urut 1 (satu).

“Suara mayoritas masuk ke Caleg nomor urut 1, Achdar Sudrajat. Untuk itu kami menuntut pengembalian data sesuai data pemohon/penuntut,” kata Afif.

Afif berharap, pada saatnya nanti, semua aduan berikut bukti-bukti dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). “Atas izin Allah SWT, dan dengan bukti yang ada, kami optimis tuntutan kami akan diterima Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya. (ard)