by

Perempuan Aceh Tolak Rencana Dilegalkannya Poligami

-Lainnya-112 views

Aceh, Kabarsebekas.com – Rencana Pemerintah Aceh melegalkan poligami yang saat ini sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendapat penolakan dari kaum perempuan dan akademisi perempuan Aceh.

Dikatakan Erna ufni Jailani, sempat bingung dengan isu yang beredar, seolah-olah hari ini laki-laki sudah di zalimi hak nya oleh perempuan, padahal kalau diingat  bahwa pernikahan tidak hanya melepaskan hawa napsu semata.

“Terus terang sebagai seorang perempuan, saya menolak legalitas poligami yang dibahas  DPRA Aceh,” kata Erna perempuan berusia 35 tahun,  Minggu (7/7/2019).

Penolakan  juga disampaikan Marhamah, Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, ia mengemukakan pendapat pribadinya saat diminta tanggapan rencana Pemerintah Aceh melegalkan poligami yang saat ini sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Menurut Marhamah secara pribadi tidak setuju lantaran banyak pria berpoligami kenyataannya tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam Islam, khususnya tak berlaku adil.

“Adil itu relatif, tidak bisa diukur. Misalnya, ada dua anak yang kita berikan uang sama Rp 10 ribu, apakah itu sudah adil, belum tentu. Banyak kajian-kajian adilnya itu yang harus diperdalam,” ujarnya,

Ia mengemukakan meski sudah diperbolehkan tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi lebih jauh terkait pengaturan poligami di dalam qanun hukum keluarga tersebut.

“Makanya terkadang meskipun kita sudah membolehkan, tapi memberikan syarat-syarat yang lebih jauh. Seperti halnya Rasulullah, karena Islam membolehkan, maka beliau mencontohkan, adilnya Rasulullah,” tutur Doktor Komunikasi Penyiaran Islam lulusan UIN Sumatera Utara ini.

Marhamah pun melihat apa yang terjadi di Aceh saat ini malah terkesan aneh. Ia kira kanun hukum keluarga mengatur dengan segala aspek, tidak hanya dengan poligami. Mulai dari segi agama, keuangan dan kesehatan. Poligami hanya persoalan kecil dalam kanun hukum keluarga

“Jika Islam sudah membolehkan, untuk apa qanun lagi. Qanun itu kan bagian terkecilnya saja, kalau mau menjalankan, yang dari Islamnya saja. Apa yang dikatakan Islam boleh, sudah aman itu semua, tidak boleh kita menafikan,” ucapnya.

Untuk diketahui, saat ini Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam sudah menyerahkan draf qanun atau peraturan daerah mengenai keluarga yang salah satunya mengatur tentang diperbolehkannya poligami kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Dalam draf tersebut, Pemerintah Aceh merancang aturan mengenai ketentuan poligami secara terperinci. Wakil Ketua Komisi VII DPRA Musannif mengatakan dalam qanun tersebut diatur jumlah perempuan yang boleh dinikahi laki-laki.(Muh)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed