Subang, kabarsebelas.com – Beberapa Desa di Kec. Purwadadi diduga melakukan pekerjaan Dana Desa (DD) tahap 1 asal-asalan.
Hasil pantauan kabarsebelas.com di lapangan, ada beberapa titik lokasi pekerjaan yang penerapannya dilaksanakan oleh tim TPK (LPM) desa yang berada di wilayah Kecamatan Purwadadi terindikasi pekerjaan yang kurang optimal dan ada pula yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Bahkan, ada pula yang terindikasi melakukan penggelembungan belanja modah (material).
Menyikapi hal ini, Kasie Pemberdayaan Masyarakat Desa saat dikonfirmasi melalui Camat, Asep Sopandi menyatakan, jika hal tersebut sebenarnya selalu diingatkan agar jangan main-main dengan anggaran bantuan keuangan baik ADD, BKUD, maupun DD.
Terlebih lagi, kita selalu menekankan untuk pekerjaan sesuai dengan keperuntukkannya dan perlu disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Saya selaku camat telah sering kali mengingatkan dan menekankan dalam setiap ada acara minggon atau pun kesempatan kunjungan ke desa-desa untuk tidak lagi mempermainkan anggaran bantuan keuangan desa, apalagi DD. Karena hal ini banyak yang mengawasi dan jangan pula sampai keluar dari hasil rencana awal musyawarah pembangunan (Musrenbang),” ujar Asep di ruang kerjanya, Senin (08/07/2019).
Berkenaan hal itu, pendamping lokal Desa yang membidangi hal teknis (PDTI), H. Kosasih pernah pula menjelaskan hal sama ketika berbincang dengan kabarsebelas.com, beberapa waktu.
Ia menambahkan, jika ada kekurangan pada pekerjaan, maka kepala desa harus menambahnya. Jika kemudian tidak dilakukan dan menjadi temuan IRDA maupun BPK, maka harus mengembalikan keuangan tersebut ke Kas Negara.
“Jika hal ini bisa ditambah kurangkan pada saat terdeteksinya persoalan, jika memang tidak memenuhi volume pastinya akan kena tambah pekerjaan atau jika tidak dilakukan pada akhirnya PJOK harus mengembalikan sisa dari anggaran tersebut,” tegasnya.
Saat disinggung ke ranah aturan yang tertuang dalam Job Teknis Pendamping Desa, Asep mengatakan, jika ada kelalaian yang dilakukan baik secara unsur sengaja maupun tidak sengaja, terhadap kewajiban yang diperoleh dari hasil di lapangan oleh oknum TPK/desa pendamping juga memiliki kewenangan untuk melaporkan pada satgas Dana Desa (DD). Tidak dapat dipungkiri, dia menyatakan bahwa benar adanya.
Namun untuk hal demikian, kita tetap pada perinsipnya selalu mewanti-wanti dan manganjurkan agar pekerjaan sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah disepakati secara musyawarah.
“Sebagai tambahan, penting perlu diketahui, jika kenyataannya fungsi pendamping hanya pada batas pendampingan saja, tidak ada hak untuk mengawasi,” ucapnya.
Selain itu, narasumber yang enggan disampaikan namanya menyatakan, jika hal ini (pengawasan, red) mestinya menjadi ranah TIM kecamatan yang wajib melakukan peranan aktif, karena sebagai kepanjangtanganan dari bupati selaku Perwakilan Pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat setempat. (rhk)
Comment