DPRD Minta Disdikpora Ingatkan Pihak Sekolah Untuk Tidak Memaksa Siswa Beli Seragam Sekolah

Karawang, Kabarsebelas.com – Banyak dikeluhkan orang tua siswa terkait seragam sekolah ketika anaknya baru mau masuk sekolah harus di bebani dengan membeli banyak seragam sekolah dengan biaya yang begitu mahal.

“Sekarang ketika anak saya masuk SMP di mintai 980 ribu rupiah untuk pembelian seragam, seperti seragam olah raga, seragam muslim, seragam batik Karawang, dan seragam batik sekolah. Kemudian untuk seragam merah putih dan seragam pramuka harus beli lagi di luar, “Ujar Imas (40) orang tua siswa di sekolah Negri di Karawang, Selasa (9/7/2019)

Atas hal hal tersebut Komisi IV Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, melakukan dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang di ruang rapat DPRD Karawang. Komisi IV bidang pendidikan dan olah raga meminta kepada Disdikpora agar sekolah tidak memaksakan siswa baru untuk membeli seragam melalui koperasi sekolah kecuali atas permintaan orang tua/wali peserta didik.

DPRD juga mewacanakan agar ditahun 2020 mendatang biaya pengadaan seragam sekolah khususnya batik karawang dibebankan kedalam program Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan aturan pemerintah pusat dan kemampuan keuangan daerah.

Pasalnya, Bantuan Peningkatan Manajemen Mutu Sekolah (PMMS) yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui APBD II mencapai kurang lebih Rp. 78 Miliar, Dan Bantuan Operasional Sekolah dari APBN mencapai hingga ratusan miliar rupiah.

Dan di tahun 2021 mendatang pembelian seragam sekolah batik ini benar-benar gratis dan tidak lagi menjadi beban orang tua siswa.

“saya tegaskan kepada Disdikpora untuk mengingatkan kepada pihak sekolah untuk tidak menjual seragam yang membebankan orang tua siswa. Dan Disdipora untuk dikaji dan di hitung berapa banyaknya siswa SD, SMP, MTS untuk kebutuhan seragam batik ini dapat di terprogramkan didalam anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,”Tegas Endang, pada saat dengar pendapat dengan Disdikpora Karawang di ruang rapat DPDPRD Karawang.

Pasalnya, Diungkapkan Endang, Banyak orangtua siswa yang mengeluhkan tingginya harga seragam siswa yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan setempat melalui sekolah-sekolah.

Mereka (Orang tua siswa ,Red) mengeluhkan tindakan Dinas Pendidikan yang mewajibkan seluruh siswa sekolah, baik siswa baru dan lama untuk membeli seragam baru dengan harga yang tidak wajar.

“Jikapun nanti di tahun 2020 sudah muncul kebutuhannya, misalnya sekian miliar, kita bisa anggarkan, bisa memprioritaskan apakah SD dulu atau SMP dulu. Sehingga ditahun 2021 seragam batik bisa didapatkan siswa dengan gratis,” paparnya.

Menurut Endang, pemerintah jelas mengatur bahwa sekolah tidak boleh melakukan pungutan dalam bentuk apapun termasuk salah satunya adalah menjual seragam sekolah kepada orang tua siswa.

“Bantuan Peningkatan Manajemen Mutu Sekolah kita (PMMS) sebesar Rp. 78 Miliar, Dan BOS dari APBN mencapai hingga ratusan miliar. Jika dikaji kembali memang seragam sekolah ini bisa dianggarkan dari dana bantuan tersebut yang tentunya disesuaikan dengan aturan dipusat,” ujarnya menjelaskan.

Disdikpora sendiri, kata Endang mengungkapkan, pada saat ditanya mengenai permasalahan penjualan seragam disekolah yang dikeluhkan orang tua sisiwa karena sifatnya yang memaksa dan dijual diatas standar harga pasar, menegaskan tidak pernah menginstruksikan kepada seluruh sekolah untuk menjual seragam disekolah dan mewajibkannya kepada orang tua siswa untuk membeli seragam tersebut.

Bahkan menurut Endang, Disdikpora juga mengaku tidak tahu menahu berapa standar harga seragam yang dijual di koperasi sekolah.

” pada saat saya tanya, Disdikpora mengaku tidak tahu menahu, dan tidak pernah menginstruksikan, menurut mereka itu adalah standar harga yang dijual koperasi,” ujar Endang menuturkan.(red)