by

Soal Infrastruktur Terbengkalai, Ketua DPRD di Tantang Gunakan Hak Interplasi Untuk Panggil Bupati

Karawang, Kabarsebelas.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang ditantang untuk gunakan hak konstitusional yaitu hak interpalsi untuk panggil Bupati Karawang soal banyak pembangunan infrastruktur yang terbengkalai di Karawang.

Jika hari ini Toto Suripto sebagai ketua DPRD yang dimintai keterangan sekelas Kabid terkait persoalan terbengkalainya beberapa infrastruktur di Karawang itu salah alamat.

“itu salah alamat, saya tantang ketua DPRD untuk gunakan hak interplasinya, “Muslim Hapidz, Direktur Social Policy and Political Studies (SOSPOLs), Kamis, (11/7/2019) pada rilisnya.

Seharusnya kata Muslim, terkait hal ini yang ditanyakan itu yang mempunyai wewenang dan kebijakan yang mengeksekusi anggaran. Bahkan ia menantang Ketua DPRD untuk memanggil Bupati agar bisa menjawab persoalan infrastruktur yang tak ada ujung penyelesaiannya.

“Harusnya Bupati panggil untuk menjawab persoalan infrastruktur yang tak ada ujung penyelesaiannya,”Tegas Muslim

Karena menurutnya anggaran pembangunan infrastruktur seperti Penda 2, Gedung lapang Karangpawitan, bangunan eks Rumah Dinas Bupati, Trotoar, dan lainnya sangatlah besar bahkan sampai belasan Miliar untuk satu pembangunan.

“masyarakat penting untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif, karena sejatinya masyarakat lah yang membiayai mereka,”Terangnya.

Bahkan ia sangat yakin jika DPRD dan Bupati Karawang mempunyai hati nurani. Ia pun sangat setuju sekali jika DPRD Karawang menggunakan hak interogasi untuk memanggil Bupati Karawang.

Hak-Hak DPRD

1. Hak Interpelasi
Merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Hak Angket
Merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Hak Menyatakan pendapat.
Merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.(red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 comments

  1. 406371 887866Im so pleased to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation thats at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc. 87707

  2. 121594 471543You might be websites successful individuals, it comes effortlessly, therefore you also earn you see, the jealousy of all the ones a great deal of journeymen surrounding you could have challenges within this challenge. motor movers 636195

News Feed