JPU Tuntut “Trio Emak-Emak” 8 Bulan Penjara

Karawang, kabarsebelas.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Karawang, yang dipimpin Elvina, kembali menggelar sidang kasus “Trio Emak-emak” tergabung dalam relawan Partai Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandiaga (Pepes) asal Karawang, dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sempat ditunda Selasa (16/07/2019) lusa kemarin, karena belum siapnya berkas tuntutan.

Dalam persidangan yang berlangsung tersebut JPU Kejari Karawang, dalam amar tuntutannya, meminta majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap tiga terdakwa masing- masing bernama Citra Widaningsih (44), Engkay Sugiarti (49) dan Ika Peranika (45).

Ketiganya diketahui telah melakukan kampanye hitam menyebut bila Jokowi-Maruf Amin menang Pilpres 2019, maka pernikahan sejenis bakal legal, tidak ada suara Adzan kalau Jokowi menang.

JPU menuntut “Trio Emak-emak” selama 8 bulan penjara karena terbukti secara sah melakukan kesalahan membuat kegaduhan dan meresahkan masyarakat sesuai dengan pasal yang terbukti selama persidangan, yakni pasal 14 (2) UU 1 thn 1946.

“Atas pertimbangan kemanusian dan selama dalam persidangan mengaku bersalah, maka JPU menuntut kepada tiga terdakwa selama 8 bulan penjara,” kata JPU Ronald Situmorang, dalam persidangan, Kamis (18/07/2019).

JPU dari Kejari Karawang, Ronald Situmorang seusai sidang kepada media mengatakan, pihaknya menuntut terdakwa 8 bulan penjara dengan pertimbangan terdakwa belum pernah dihukum, memiliki anak dan suami serta mengakui perbuatannya sehingga tidak ada yang memberatkan.

Ditambahkan Ronald, semua unsur pidana yang dilakukan terdakwa berdasarkan keterangan saksi ahli yang beejumlah 4 orang dan saksi-saksi lain dalam peristiwa kampanye hitam yang dihadirkan berjumlah 12 orang dalam persidangan sebelumnya, terbukti telah melanggar pasal 14 (2) UU 1 tahun 1946. UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana para penyebar hoax dengan ancaman pidananya maksimal 3 tahun penjara.

“Kita tuntut 8 bulan karena Pasal 45 ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dituduhkan tidak terbukti selama persidangan,” katanya.

Dalam persidangan tersebut, terdakwa dan penasihat hukumnya melakukan pledoi atau pembelaan secara lisan dengan berbagai pertimbangan agar majelis hakim dapat mengurangi tuntutan dari JPU.

Setelah mendengar tuntutan JPU dan pledoi dari terdakwa serta penasihat hukumnya, Ketua Majelis Hakim, Eviana memutuskan sidang akan dilanjutkan pada tanggal 21 Juli 2019 mendatang. (Nand)