Kasus Meikarta, LSM Kompi Minta KPK Tindak Lanjut Pertemuan di KM 72 Soal Suap

Bekasi, Kabarsebelas.com – Kasus suap perizinan mega proyek pembangunan Meikarta yang melibatkan beberapa oknum pejabat penting di Pemkab Bekasi masih terus berlanjut. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menyatakan sebelumnya akan terus mengembangkan kasus tersebut.

Sejauh ini, sudah ditetapkan 9 (sembilan) orang tersangka dan sudah divonis. Empat orang dari pihak Lippo Group. Sementara, 5 (lima) orang pejabat di Kabupaten Bekasi, dengan salah satunya mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, yang menerima suap sebesar Rp10.830.000.000 dan SGD 90 ribu.

Selain itu dari bukti yang ada, KPK mengidentifikasi adanya dugaan aliran dana ke pihak lain di luar 5 pejabat Pemkab Bekasi. Dari identifikasi KPK, aliran dana itu diduga mengalir ke sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan pejabat provinsi.

Atas dugaan itu, Ketua LSM KOMPI Kab. Bekasi, Ergat Bustomy menegaskan, KPK harus melanjutkan kasus suap perizinan mega proyek pembangunan Meikarta dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada.

“Karena dengan begitu sudah dipastikan akan ada tersangka baru yang ikut terlibat dalam kasus ini,” tukasnya, Selasa (23/07/2019).

Selain fakta-fakta yang ada, sambung Ergat, adanya temuan penerimaan suap serta fasilitas plesiran yang diterima para anggota DPRD Kab. Bekasi bisa menambah tersangka baru.

Ergat berharap, KPK harus menyelidiki kasus tersebut sedetail mungkin untuk menjerat tersangka-tersangka baru. Terutama, mengenai pertemuan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kab. Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili, dengan Sekda Provinsi Jabar, Iwa Karniwa di KM 72 tol Purbaleunyi pada Desember 2017 lalu.

“Kenyataannya, Kabupaten Bekasi memang harus bersih dari oknum-oknum pejabat yang berada di lingkungan Kabupaten Bekasi dari tindak pidana korupsi, tidak terkecuali tokoh-tokoh penting yang berada di Masyarakat,” pungkasnya. (fajar)