by

Gempur Tolak dan Desak Plt Gubernur Aceh Untuk Cabut Izin PT RPPI

-Lainnya-186 views

Aceh Utara, Kabarsebelas.com – Puluhan lembaga OKP, Ormawa, beserta LSM Se-Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe, Aceh, yang telah bergabung dalam aliansi gerakan masyarakat pase peduli air (GEMPUR) untuk bersama dalam aksi menolak dan mendesak pencabutan izin oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, terhadap operasional PT Rencong Pulp and Paper Industry (RPPI) yang telah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dengan area kerja seluas 10.384 hektar dengan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh dengan Nomor 522.51/569/2011, serta perubahan SK Nomor 522.51/441/2012.

Hutan tersebut berada di Kecamatan Nisam Antara, Meurah Mulia, dan Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara. Pasalnya, menurut Koordinator GEMPUR yang juga menjabat sebagai Ketua DPM di Universitas Malikusaleh (Unimal), Muliadi Salidan mengatakan, masyarakat Aceh Utara resah dan khawatir terhadap dampak terjadinya krisis air bagi kebutuhan hidup warga. Sebab, sebanyak 264.920 jiwa masih ketergantungan sumber air pada DAS Krueng Mane dan Krueng Pase.

Karena, area izin PT RPPI berada di kawasan hulu kedua DAS tersebut yang memiliki fungsi penyedia air bagi 13 kecamatan, dari 27 kecamatan yang ada di Aceh Utara.

Selain untuk kebutuhan konsumsi, ketersediaan air juga untuk kebutuhan pertanian. Setidaknya, luas sawah irigasi dalam kedua DAS dimaksud mencapai 17.288 hektar. Dengan rincian, DAS Krueng Pase memiliki sawah irigasi 8.325 hektar, serta DAS Krueng Mane 8.963 hektar.

“Lagi pula menurutnya hutan Geureudong Pase termasuk ke dalam hutan lindung. Kawasan Ekosistem Leuser berstatus hutan lindung berdasarkan hukum Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 26/2006 dan Peraturan Pemerintah 26/2008, ditambah dengan adanya fakta hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi. Dalam Pasal 11 Ayat (2) disebutkan pemberian hak pengusahaan hutan untuk luas areal di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.nah,” paparnya, Sabtu (27/07/2019).

“Sedangkan, PT RPPI memiliki luas 10.348 hektar. Logika hukumnya dimana izin dikeluarkan oleh Gubernur Aceh melalui SK Nomor 522.51/569/2011, serta perubahan SK Nomor 522.51/441/2012, dengan jangka waktu selama 60 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 35 tahun. Seharusnya, lebih dari 10.000 hektar ke atas izinnya itu di keluarkan oleh menteri,” sambung Musliadi.

Sementara itu, hal senada juga disampaikan Muhammad Fadli selaku Ketua Advokasi dan Kajian pada aliansi GEMPUR yang menerangkan, jika ditelaah lebih jauh lagi, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Ratusan/Ribuan Kayu Gelondongan Milik PT RPPI, Aceh Utara, Aceh.

Bagi perusahaan yang bergerak di bidang HTI harus melakukan tata hutan dengan menginventarisasi potensi jenis, populasi dan habitat fauna yang ada dalam kawasan hutan. Ketentuan tersebut termaktub dalam pasal 13 huruf b poin 2. Namun, dalam prakteknya PT RPPI jangankan melakukan penataan hutan dan menyusun perencanaan pengelolaan hutan, dalam kawasan hutan produksi untuk Rencana Kerja Tahunan saja tidak ada.

“Informasi tidak adanya RKT PT RPPI merupakan hasil dari ground chek yang pernah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 22 September 2017. Dengan tidak adanya penetaan hutan yang baik oleh PT RPPI, maka, potensi kehilangan satwa yang dilindungi sangat besar, seperti harimau, gajah dan burung rangkong,” tutur Fadli.

Dikhawatirkan, sambung Fadli, akan hilang atau mengganggu habibat satwa liar yang dilindungi, karena secara umum satwa tersebut berada di luar Daerah Perlindungan Satwa Liar dalam area izin PT RPPI.

Hilangnya sumber ekonomi warga dari hasil hutan non kayu serta lahan atau wilayah kelola masyarakat, akibat dari tumpang tindih lahan dengan PT RPPI.

Kemudian, kawasan IUPHHK-HTI PT RPPI merupakan kawasan rawan bencana level menengah dan tinggi menurut Tata Ruang Kabupaten Aceh.

Oleh karena itu, dengan adanya fakta hukum dan dampak yang dikhawatirkan masyarakat, aliansi GEMPUR melalui koordinator Musliadi Salidan, merekomendasikan :

“1. mendesak Plt Gubernur Aceh untuk mencabut IUPHHK-HTI PT RPPI berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Aceh, sebagai diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b. Karena PT RPPI tidak melaksanakan kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga berdampak terhadap kelangsungan lingkungan hidup dan sosial masyarakat.

2. Setelah pencabutan IUPHHK-HTI PT RPPI, Gempur juga mendesak Pemerintah Aceh untuk memfasilitasi pembentukkan TORA atau Perhutanan Sosial bagi masyarakat setempat, sebagai upaya pemulihan kawasan hutan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Karna PT RPPI akan mengancam keberlangsungan hidup generasi dan sumber air kita. (muhammad)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 comments

News Feed