Gempur Turun Langsung ke Lokasi Terkait Operasi Penebangan PT RPPI

Aceh Utara, Kabarsebelas.com – Beberapa perwakilan lembaga yang bergabung dalam aliansi GEMPUR yang dikomandoi oleh Koordinator GEMPUR, Musliadi Salidan, melihat langsung keadaan area operasi PT RPPI yang sudah ditebang.

“Tujuan kami ke lokasi karena adanya dugaan pelanggaran hukum IUPHHK-HTI PT RPPI yang saat ini sedang menjadi isu hangat di masyarakat,” ucap Musliadi, Rabu (07/08/2019).

Setelah upaya investigasi mereka lakukan dengan cara turun langsung ke lokasi operasi PT RPPI, mereka akan melakukan upaya advokasi untuk pencabutan izin PT RPPI tersebut karena dugaan adanya izin yang diberikan melanggar hukum dan Keberadaan IUPHHK – HTI PT RPPI berdampak terhadap:

1. Terjadi krisis air bagi kebutuhan hidup warga 264.920 jiwa yang memiliki ketergantungan sumber air pada DAS Krueng Mane dan Krueng Pase. Karena area izin PT RPPI berada di kawasan hulu kedua DAS tersebut yang memiliki fungsi penyedia air bagi 13 kecamatan dari 27 kecamatan yang ada di Aceh Utara.

Selain untuk kebutuhan konsumsi, ketersediaan air juga untuk kebutuhan pertanian sawah, setidaknya luas sawah irigasi dalam kedua DAS dimaksud mencapai 17.288 Ha. Dengan rincian, DAS Krueng Pase memiliki sawah irigasi 8.325 ha, serta DAS Krueng Mane 8.963 ha,

2. Hilang/mengganggu habitat satwa liar dan dilindungi, karena secara umum satwa tersebut berada di luar Daerah Perlindungan Satwa Liar dalam area izin PT RPPI,

3. Hilangnya sumber ekonomi warga dari hasil hutan non kayu,

4. Hilangnya lahan atau wilayah kelola masyarakat akibat dari tumpang tindih lahan dengan PT RPPI,

5. Terjadinya bencana alam, karena sesuai dengan tata ruang Kabupaten Aceh Utara, kawasan IUPHHK – HTI PT RPPI merupakan kawasan rawan bencana level menengah dan tinggi.

Kedatangan GEMPUR ke lokasi disambut oleh pihak PT RPPI, selanjutnya GEMPUR melakukan komunikasi mengenai keterangan PT RPPI.

“Kami akan menghentikan dulu operasi penebangan dan akan melanjutkan setelah adanya upaya sosialisasi ke masyarakat tentang PT RPPI,” ungkap salah satu pegawai perusahaan.

“Kami berharap kepada pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif agar dapat mencari solusi dalam permasalahan yang sedang terjadi saat ini, baik dari adanya dugaan pelanggaran hukum atas izin yang diberikan oleh pemerintah Aceh, dan dampak yang akan terjadi terhadap kerusakan hutan, krisis air dan punahnya satwa. Jika operasi PT RPPI ini terus berlanjut, ini bukan permasalahan yang sepele, ini mengenai hajat hidup orang banyak,” pungkasnya. (muhammad)