by

Perlukah UU No.13/2003 Ketenagakerjaan Direvisi?

-Ekbis-74 views

Bekasi, Kabarsebelas.com – UU No.13/2003 pada dasarnya merupakan pengganti UU No. 25/1997 yang kontroversial, karena UU No. 25/1997 sempat diundangkan namun ditunda hingga dua kali yang pada akhirnya terpaksa UU No. 13/2003 diundangkan. Karena kalau tidak, UU No. 25/1997 akan berlaku. Jadi, memang UU No. 13/2003 diundangkan karena khawatir UU No. 25/1997 mungkin akan ditunda untuk ketiga kalinya.

Selain itu, UU No. 13/2003 juga mengundang kontroversial yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang dampaknya, akan menciptakan ketidakharmonisan hubungan industrial di tempat kerja antara pengusaha dan pekerja.

Ketua Umum ASPHRI & Ketua FK-HR Ejip, Yosminaldi.

Ketua Umum ASPHRI, Yosminaldi menerangkan, perlunya pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengajak semua pihak terkait, seperti pengusaha, serikat pekerja, elemen-elemen terkait, dan praktisi HR untuk berbicara. Karena pihaknya sudah memiliki peranan penting.

Menurutnya, permasalahan itu bisa dilihat secara riil, objektif dan profesional.

“Saya tidak tahu, mungkin ini semacam testing dari pengusaha untuk melihat apa gejolaknya. Tapi kalau menurut saya akan lebih baik sebenarnya pihak Apindo mengajak kita bicara dulu, nanti kita teruskan ke presiden. Inilah akhir gejolak dari buruh karena mereka hanya mendapatkan informasi dari media,” ujar Yos, usai menghadiri Talkshow Ketenagakerjaan 2019 di Prime Biz Hotel Cikarang, Jalan Cikarang-Cibarusah, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (08/08/2019).

Yos mengatakan, perlu tidaknya revisi UU No.13/2003 itu tergantung kepentingan. Jadi, undang-undang ini tidak ada yang memuaskan semua pihak, pasti ada saja pihak-pihak yang dirugikan. Tapi bagaimana pun juga dalam perkembangannya harus dievaluasi.

“Kalau ada yang dirugikan, mari kita bicara bersama. Apa yang perlu kita perbaiki. Jadi saya pikir, semua itu tidak bisa kaku. Apalagi, dalam perkembangan revolusi 4.0 menuntut macam-macam. Belum lagi investasi masuk, belum lagi pemerintah menginginkan adanya pemerataan kesempatan kerja. Hal itu kita hargai, yang paling penting bagi saya perlu adanya komunikasi,” paparnya.

Ketua Komite Regulasi Ketenagakerjaan DPP Apindo, Mirna Hanartani.

Sementara itu, Ketua Komite Regulasi Ketenagakerjaan DPP Apindo, Mirna Hanartani mengatakan, usaha dunia ketenagakerjaan kita kondusif.

Pemerintah, lanjutnya, diharapkan melakukan kajian secara yuridis dan sosiologis, terkait dengan persiapan revisi UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan.

“Perlu adanya titik temu antara pengusaha dan pekerja, agar nantinya dapat menguntungkan kedua pihak dalam upaya revisi tersebut,” ucap Mirna.

Kondisi tersebut dalam dunia industri saat ini, mencakup fenomena adanya tenaga kontrak/alih daya, PHK, upah minimum, jaminan sosial yang masih belum sinkron dan ketentuan tentang tenaga kerja asing.

“Dengan adanya revisi UU No.13/2003, akan memberikan dampak positif dan menjadi kepentingan bersama untuk memastikan kita mempunyai ekosistem ketenagakerjaan yang baik. Sehingga, iklim investasi, baik dari dalam maupun luar negeri bisa menggenjot ekonomi secara signifikan yang ujung-ujungnya dapat meningkatkan kompetensi dan produktifitas pekerja serta menekan tingkat pengangguran secara merata dan berkeadilan,” pungkasnya. (fajar)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 comments

News Feed