by

Sekolah Diliburkan Saat Pelantikan Anggota Dewan, Asep: Hak Siswa Tidak Boleh Terganggu, Kecuali Ada Dalam UU Kemedikbud

Sumedang, Kabarsebelas.com – Kecaman keras warga lingkungan sekitar terkait siswa sekolah diliburkan pada saat pelantikan anggota DPRD Sumedang, memang tidak bisa menyalahkan yang dilantik.

Kepsek SMPN 4, Edeng menjelaskan, liburnya sekolah SMPN 4 Sumedang lebih tepatnya belajar di rumah, lantaran Jalan Pangeran Suria Atmajda harus steril untuk satu hari ini disebabkan adanya acara pelantikan anggota DPRD yang terpilih.

Secara substansi dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan pelantikan DPRD Kabupaten Sumedang, karena itu atas permintaan dari sekretariat DPRD, harap steril di lingkungan DPRD.

“Atas substansi seperti itu pihak sekolah melaporkan kepada dinas pendidikan melalui Kabid SMP, dan dinas mengizinkan untuk supaya siswa belajar di rumah,” tutupnya, Rabu (14/08/2019).

Namun, hal ini dikritik pedas pakar hukum sekaligus pemerhati pendidikan. Lalu bagaimana atas hak asazi manusia siswa.

Via ponsel Asep Surya mengatakan, ini salah besar, apapun alasannya jelas itu melanggar hak asazi, kecuali hari libur nasional itu ada aturannya. “Siapa yang meliburkan dan siapa mewajibkan siswa supaya tidak masuk?” tanyanya.

Pelantikan anggota DPRD bukan hal yang istimewa, lanjut Asep, karena itu hanya berupa resepsi yang tempat bisa dimana saja tidak serta merta harus di gedung dewan.

Dalam UUD No. 20 tahun 2003 dijelaskan, hak siswa selaku peserta didik yang harus dicerdaskan dan wajib sekolah, Bab I no 18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

BAB II

DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

(4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

“Terlepas dari ada dan tidaknya permintaan dari sekretaiat dewan terkait pelantikan, itu sudah terjadi. Kalau begitu, pengurus dan guru sekolah harus dipotong gaji termasuk tunjangannya dong, karena itu bukan libur nasional,” jelas Asep.

Dinas pendidikan dalam hal ini harus mencermati menegakkan aturan pendidikan sesuai hak peserta didik, pengurus sekolah terkait harus bertanggung jawab, sebab ini sudah pelanggaran terutama hak asazi manusia siswa sekolah itu sendiri. (Deni/Indra)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment

News Feed