by

Kisruh Sanding Data, Disandingkan atau Dibandingkan?

-Politik-129 views

Bekasi, Kabarsebelas.com – Di hari ketiga, Rabu (21/08/2019), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi masih menggelar rapat pleno pelaksanaan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dari sanding data yang dilakukan KPU terdapat beberapa kejanggalan-kejanggalan mengenai formulir C1 Plano, C1 hologram ataupun C1 salinan.

Saksi dari Partai Nasdem, Ranio Abdillah mengatakan, hari ini adalah deadline yang dikeluarkan oleh KPU RI berkaitan dengan tindak lanjut putusan MK perkara No.199 dan ketika proses berjalan, pada hari terakhir ini, Nasdem khususnya mengalami suatu kekecewaan terhadap KPU RI, dimana itu tertuang dalam surat No.1156 tertanggal 19 Agustus, tidak dapat terlaksananya penyandingan data dari 41 tempat pemungutan suara (TPS) dimana tidak ada C1 Plano dan C1 Hologram.

“Menurut tafsir kami, ini sudah keluar dari mekanisme. Karena idealnya, ketika data sudah tidak ada yang dapat disandingkan tetap menjadi acuan, maka selayaknya untik menjaga kemurnian dari suara yang ada dalam kotak suara ini, itu masuk kepada tahapan PSSU,” jelasnya, di KPUD Kabupaten Bekasi, Rabu (21/08/2019) malam.

“Tapi ini tidak, makin turun mekanismenya. Diantaranya kita harus mengacu kepada C1 salinan partai yang tentunya, akurasinya tendensius. Masing-masing punya kepentingan. Nah, lalu bagaimana jalan keluar dari putusan MK?” sambungnya.

Sementara itu, menurut saksi dari Partai Gerindra, Ahmad Firmansyah mengatakan, dengan melaksanakan putusan MK, berarti harus ada peserta pemilu yang harus diperhitungkan.

“Bisa jadi kesepakatan secara teknis, karena kita berbicara tentang pemilu. Dan kalau kita berbicara tentang suara sebanyak 12.000 memang harus benar-benar kita jaga. Saya setuju dengan Bang Ranio, karena semua partai berpeluang. Intinya, kita mengedepankan kejujuran dan keadilan,” tutupnya.

Sementara, saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN), Aam Jaya menambahkan, menurut putusan MK bahwa ada data sanding ada yang disandingkan, C1 dengan C1 plano.

“Nah, data TPS pagu satu ini tidak ada. Hingga kami bersepakat, bahwa itu tidak bisa disandingkan, dasarnya apa? Kalau dasarnya tidak ada, apa yang harus disandingkan,” paparnya.

Untuk sekitar 12.000 pemilih, lanjut Aam, itu dilakukan hitung ulang. “Sudah jelas itu merugikan partai dan semua para saksi partai yang ada di forum ini. Dan akan dihitung ulang dari setiap kotak yang tidak lengkap datanya, C1 planonya maupun C1 hologram.

“Oleh karena itu, kami menuntut ke KPU agar segera, karena tidak bisa disandingkan akhirnya dihitung ulang. Itu jalan terakhir,” ucap Aam.

Lebih lanjut Aam menjelaskan, jadwal yang diberikan KPU RI hanya 3 hari, sedangkan jadwal yang diberikan MK itu 14 hari kerja setelah putusan dibacakan.

“Artinya masih ada ruang waktu untuk dilakukan hitung ulang hanya 41 TPS, paling setengah hari kelar. Jadi, tidak ada hal yang sulit kalau memang kita berkomitmen menjaga suara pemilih,” pungkasnya. (Fajar)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment

News Feed