by

DPRD Belum Memberikan Persetujuan Ibu Kota Jawa Barat Pindah

-Lainnya-69 views

Kabarsebelas.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat belum memberikan persetujuan terkait wacana Gubernur Jawa Barat untuk memindahkan Ibu Kota Jawa Barat.

Opsi pemindahan Ibu Kota Jawa Barat rencananya di tiga daerah yaitu Tegalluar Kabupaten Bandung, Walini Kabupaten Bandung Barat, dan serta di sekitar wilayah Rebana (Cirebon, Patimban, Majalengka), tiba tiba muncul begitu saja saat sedang ramainya rencana perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Terkait hal tersebut Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono, menyampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Semoga Gubernur Jawa Barat tidak sekedar ikut-ikutan dengan rencana perpindahan ibu kota negara yang sudah mempunyai rencana sejak zaman Presiden Soekarno dan telah melalui proses panjang dengan merubah isu pokok pembangunan dari Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris.

2. Perpindahan ibu kota propinsi tentunya tidak segampang membalikkan telapak tangan. Diperlukan proses yang sangat panjang dan harus dilakukan kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan banyak aspek, terutama : ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan lingkungan, dan lain lain.

3. Jawa Barat masih terjebak pada isu pemeratan pembangunan seperti Utara-Selatan atau Bandung – Ciayumajakuning, sehingga disaat belum tercapainya upaya pemerataan pembangunan tersebut, tidaklah pantas bila tiba-tiba melakukan rencana perpindahan ibu kota Jawa Barat.

4. Bila saat ini sudah dan sedang dilakukan pembangunan skala besar sebagai projek nasional di Jawa Barat seperti di Walini (Kereta Cepat), Majalengka (Bandara Kertajati) dan Subang (Pelabuhan Patimban), tentunya perlu dipertimbangkan rencana jangka panjangnya, apakah daerah-daerah tersebut akan menjadi pusat ekonomi (industri dan perdagangan) ataukah menjadi pusat pemerintahan (pelayanan). Karena, apabila tidak direncanakan dengan baik maka suatu saat akan kembali mengalami kondisi seperti Kota Bandung atau DKI Jakarta.

5. Kajian yang dilakukan seyogyanya tidak hanya meliputi ke 3 (tiga) daerah (Walini, Tegalluar dan Rebana) tetapi merupakan kajian komprehensif, lengkap dan mendalam terhadap Jawa Barat secara utuh. Kajian itu harus bisa menggambarkan rencana Jawa Barat 10, 20 bahkan 50 tahun ke depan. Sehingga bila hasil kajian itu benar-benar mengharuskan perpindahan ibu kota Jawa Barat, maka tidak meninggalkan pembangunan di Kabupaten/Kota lainnya. 27 Kabupaten/Kota wajib menikmati pembangunan secara utuh dan seadil-adilnya.

6. Itulah sebabnya PDI Perjuangan Jawa Barat merekomendasikan sebagai hasil Workshop Tiga Pilar di Bandung, 26-28 Agustus 2019 bahwa Jawa Barat memerlukan “Pola Pembangunan Berdikari” yang isinya rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek di Jawa Barat. Rencana Pembangunan itu harus dilakukan secara menyeluruh (overall); meliputi seluruh daerah/wilayah, semua jenis dan semua tingkat pembangunan, yang dilaksanakan secara berencana dan bertahap, terintegrasi/terpadu dan terpola.

7. PDI Perjuangan Jawa Barat akan selalu konsisten untuk membangun Jawa Barat sehingga menjadi Propinsi Termaju di Indonesia, sehingga menyetujui atau tidak terhadap rencana perpindahan ibu kota Jawa Barat sangat tergantung kepada Rencana/Kajian Pembangunan Jawa Barat yang sifatnya seperti “Pola Pembangunan Berdikari” yang disampaikan diatas.(red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment

News Feed