by

Ahli Hukum : SK Gubernur Tidak Ada, DPRD Kabupaten Bekasi Tidak Bisa Dilantik

-Politik-44 views

Bekasi, Kabarsebelas.com – Tersiar kabar bahwa Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat belum menandatangi SK pemberhentian dan pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi.

Sementara Sekertariat Dewan Kabupaten Bekasi sudah menyebar undangan dan melakukan gladi bersih untuk persiapan pelantikan DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 5 September 2019.

Ahli Hukum yang juga mantan Komisioner KPUD Bekasi Noufal Al Rasyid angkat bicara, kalau Gubernur Jawa Barat belum menandatangi itu tidak bisa, karena yang namanya keputusan itu sipatnya mengatur berkekuatan hukum dan itu tidak bisa ditinggalkan.

“Masyarakat bisa menggugat karena itu objeknya final, SK harus ada,”Ujar Noufal, Rabu (4/9/2019)

Pasalnya, kata Nouval dalam pelantikan anggota DPRD itu harus dibacakan dalam SK, dan itu tidak bisa ditinggalkan harus ada dalam pelantikan.

“SK itu harus ada, kecuali rekomendasi itu bisa di tinggalkan,”jelasnya

Ia menilai, Gubernur Jawa Barat apabila tidak mau menandatangi pasti mempunyai alasan apakah mungkin karena masih ada sengketa hasil pemilu yang belum selesai sehingga hal tersebut menjadi alasan Gunernur tidak menandatangani SK pemberhentian dan pepantikan DPRD Kabupaten Bekasi.

“Jika masih ada sengketa di MK berarti Gubernur belum berani membuat keputusan,”pungkasnya.(red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment

News Feed