Bekasi, Kabarsebelas.com – Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD) mengecam tindakan para bendahara desa di beberapa desa yang berada di Kecamatan Pebayuran yang telah melakukan pemotongan honor aparat desa.
“Saya selaku Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi, menyesalkan sekaligus mengecam adanya tindakan para bendahara desa dari beberapa desa yang berada di Kecamatan Pebayuran, melakukan pemotongan honor aparat desa, pemotongan tersebut kisarannya sampai ada yang Rp400 ribu per orang,” ujar Zuli ketika dihubungi melalui WhatsApp, Selasa (17/09/2019) kemarin.
Lebih jauh Zuli mengatakan, pemotongan yang dia ketahui dengan alasan bahwa dari pemotongan tersebut untuk pembayaran staff yang lain dikarenakan di beberapa desa ada yang memakai staff/aparat ganda dalam menjalankan tugasnya, ini karena imbas dari pada janji politik ke para kadernya dengan menjanjikan bahwa ketika terpilih akan menjadikan kadernya untuk bekerja sebagai staff atau perangkat di desa.
Diketahui menurut PP Nomor 11/2019, di dalam PP ini, pemerintah menetapkan penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).
Bupati/Walikota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan: a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan c. besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a. (Suhendra)
Comment