Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDIP, Soleman: Minta Proyek Penggalian Tanah Dihentikan Sementara

Bekasi, Kabarsebelas.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan menanggapi inspeksi mendadak (sidak) Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bekasi bersama balai besar wilayah sungai (BBWS) ke Desa Karanghaur, Desa Karangharja Kecamatan Pebayuran, Desa Karangmekar Kecamatan Kedung Waringin beberapa hari lalu, agar bertindak tegas untuk menghentikan kegiatan tersebut. Sekiranya master plannya tidak ada dan kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga.

“Saya selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, agar kalau memang kegiatan itu menurut kajian dari balai besar wilayah sungai (BBWS) dan forum daerah aliran sungai tidak sesuai dengan rancangan dan merusak, bahkan bikin hancur tanggul kali, ya segera hentikan saat itu juga,” ujar Soleman dalam wancara melalui watshap Jum’at (20/09/2019) pagi.

Sementara itu, pihak balai besar wilayah sungai (BBWS) dan Forum daerah aliran sungai (DAS) beberapa hari lalu dalam inspeksinya, meminta agar proyek penggalian tanah dihentikan dan merasa kecewa terhadap kegiatan tersebut.

Kondisi Saat Ini di Lokasi Penggalian Tanah di Bantaran Sungai Citarum di Dua Kecamatan di Kabupaten Bekasi.

Ketua Forum DAS, Amrun, melihat adanya kejanggalan dalam program tersebut, karena pelaksanaannya tidak memakai master plan yang dikeluarkan oleh BBWS.

“Pelaksanaan normalisasi mengakibatkan Garis Sepadan Sungai (GSS) menjadi amburadul dan terjadi eksploitasi besar-besaran di sekitar lokasi, sementara tanggul yang seharusnya dipertebal, diabaikan begitu saja,” tukas Amrun.

Dirinya mengaku, pihaknya sudah berkoordinasi dan mengirimkan surat ke BBWS, DPRD Kabupaten Bekasi, dan Kementerian PUPR terkait amburadulnya pekerjaan program Citarum Harum di Kabupaten Bekasi.

Proses Penggalian Tanah Menggunakan Alat Berat di Bantaran Sungai Citarum.

“Kami merasa kecewa karena kegiatan tersebut sudah diusulkan sebagai program restorasi total pada tahun 2018, akan tetapi kami menunggu master plan yang akan dikeluarkan oleh BBWS,” tambahnya.

Disinggung wartawan mengenai besarnya anggaran dalam Program Citarum Harum, Amrun mempertanyakan mengapa kegiatan tersebut malah dilaksanakan oleh pihak ketiga.

“Kami meminta Dansektor 19 dan Dansektor 20 untuk menghentikan sementara kegiatan dalam Program Citarum Harum sebelum dikeluarkannya master plan oleh BBWS,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Kabid Perencanaan BBWS Citarum, Suwarno mengaku, akan melaporkan dan mengevaluasi kegiatan dalam Program Citarum Harum ini kepada Kepala BBWS.

“Ya kami akan melakukan evaluasi setelah melakukan sidak ke lapangan ini. Sungai jangan dibuat seperti ini malah hancur berantakan, kalau begini kan seperti diambil yang bagus-bagusnya saja dan tidak dirapihkan kembali,” pungkasnya singkat. (Red)