by

Demonstran Kibarkan Bendera Kuning Di Depan Kantor Bupati, Simbol Matinya Rezim Cellica

Karawang, Kabarsebelas.com – Ratusan masa aksi mengeruduk Kantor Bupati Karawang dengan mengibarkan bendera kuning menandakan simbol telah matinya rezim Cellica.

Masa aksi menuntut hak sertifikat tanah mereka hasil dari program PTSL (Program Tanah Sistematis Lengkap) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ini merupakan kedua kalinya, para petani yang tergabung dalam Serikat Petani Karawang (Sepetak), saat ini mereka datang bersama serikat buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Karawang, Cakra Institute dan GEMAKU (Gerakan Masyarakat Karawang Utara).

“ini adalah bentuk kemarahan kami, dengan membawa bendera kuning ini sebagai tanda matinya rezim Cellica. Dan Cellica adalah sosok rezim berdarah dingin yang terus berjanji kepada rakyat, tapi tidak pernah dipenuhi,”Ujar Sekjen SEPETAK Engkos Kosasih, Selasa (24/9/2019) soal filosofi bendera kuning yang di kibarkan para Petani.

Selain itu, masa aksi meminta agar Bupati Cellica mendesak BPN segera membagikan sertifikat tanah petani Tanjung Pakis Kecamatan Pakisjaya, sebab hasil audiensi 15 Agustus 2019 lalu tidak mendapatkan hasil yang nyata yang sebelumnya Cellica berjanji akan membela hak-hak para petani namun semua hanya isapan jempol.

“Kita kesini bukan untuk mengemis tapi untuk mengambil hak-hak kita, kita lihat mereka yang di gedung mewah apakah memihak kita atau tidak,”tegas Engkos

Dia menambahkan, mereka datang kesini meminta agar dikembalikan lahan masyarakat Desa Medalsari dan Desa Mulyasejati secara Konstitutional yang telah dirampas oleh otoritas kehutanan, Cabut peraturan perundang-undangan tentang kehutanan yang melanggar HAM serta tangkap dan adili pejabat kementrin kehutanan dan Perum Perhutani yang melakukan kejahatan korupsi.

“Kami sepetak mengutuk keras perbuatan perampasan tanah oleh otoritas kehutanan yang di dukung Bupati Cellica Nurachadiana atas itu semua kami menyatakan sikap Menolak RUU pertahanan, laksanakan UUPA No.5 tahun 1960, berikan seluruh sertifikat masyarakat Desa Tanjung Pakis hasil program PTSL,”pungkasnya.

Ditegaskan, perampasan oleh kelembagaan di sektor kehutanan semua dilakukan secara sistematis dengan merampas bukti kepemilikan tanah petani berupa girik dan kemdudian dipertahankannya melalui perangkat regulasi.
Bahkan tak cukup disitu perampasan tanah petani oleh kementrian kehutanan dan perhutani telah menyeret rakyat kedalam pusaran konflik tenurial berkepanjangan yang tentu saja korbannya ada di pihak rakyat mulai dalam bentuk pemerasa sampai pada penjara.

“Kita akan aksi selama 3 hari berturut- turut, kita tidak akan pulang sebelum tuntutan dikabulkan dan tidak akan pulang sebelum sertifikat di bagikan,”ucapnya.(amoy)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed