Karawang, Kabarsebelas.com – Ormas Angkatan Muda Indonesia Bersatu (AMIB) Karawang datangi kantor KPUD Karawang mempertanyakan status Asep Muksin alias AM sebagai Komisioner KPUD Karawang karena tersandung kasus hukum jual beli suara pada Pemilihan legislatif dan Presiden 2019 lalu.
Menurut Komarudin, SH Sekertaris AMIB Karawang, kedatangan AMIB ke kantor KPUD Karawang mempertanyakan terkait kasus AM yang masih terkatung katung sehingga integritas KPUD Karawang perlu dipertanyakan. Jika AM masih menjabat komisioner KPUD Karawang, masyarakat jangan berharap jika pelaksanaan Pilkada Karawang 2020 bersih dari Korupsi.
“Jika AM masih menjabat jadi Komisioner, kalau perlu Pilkada Karawang ditunda,”tegas Komarudin alias Komeng, Kamis (3/10/2019)
Pasalnya kata Komeng, kasus AM fakta hukumnya sudah ada, langkah hukum sudah ada, kenapa kasus hukum AM seolah menjadi bias. Pihaknya meminta pihak penegak hukum, KPU RI harus tegas dan serius menangani kasus AM.
Kalau AM masih menjabat sebagai komisioner KPUD Karawang, maka integritas KPUD Karawang perlu dipertanyakan dan tidak menutup kemungkinan AMIB akan melakukan aksi ke DKPP.
“seandainya AM tetap bekerja di KPU, Amib juga akan jelas menentang dan mempertanyakan kulitas hasil pilkada, bagaimana kita bisa mendapatkan pemimpin yang berkualitas jika AM masih menjabat di KPUD Karawang, ini akan menghambur hamburkan uang jika Pilkada tetap dilaksanakan,”katanya.
Sementara itu Pelaksana tugas (Plt) Sekertaris KPUD Karawang, Gery S Samrodi mengatakan, memang AM jarang masuk kantor dan absensinya bolong bolong, ketika AM tidak mengikuti acara acara rei seperti pelantikan anggota DPRD pada waktu itu AM sudah mengklarifikasi bahwa AM sedang sakit.
“kita sudah evaluasi dengan terkait kehadiran AM, dan sudah disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Barat,”katanya
Terkait dengan Pelaksanaan Pilkada lanjut Gery, itu sudah di programkan dan sudah diamanatkan dalam UU, biar nanti ranah komisioner yang menjawab.
Namun, soal anggaran yang 74 Miliar untuk Pilkada pihaknya sudah mengolah anggaran yang sudah dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilkada 2020 nanti dan sudah melewati saringan dari TAPD dan Badan anggaran. Anggaran sebesar itu tidak semerta merta dianggarkan karena anggaran yang dibutuhkan untuk tahapan pilkada tidak sama seperti Pilkada tahun 2015.
“standar satuan harganya juga berubah, sekarang kita mengikuti standar dari Kementrian Keuangan, dan Pilkada tahun 2020 kita beli kotak suara dan bilik suara beda dengan Pilkada yang lalu masih menggunakan almunium,”pungkasnya.(red)
Comment