by

HR Halangi Wartawan Meliput Kegiatan Re-Akreditasi Puskesmas Rengasdengklok

Karawang, Kabarsebelas.com – Sangat disayangkan, profesi wartawan kembali menjadi objek arogansi oknum pejabat di Kabupaten Karawang. Baru-baru ini, perlakuan arogan tersebut dilakukan oleh HR yang diketahui sebagai Kepala UPTD Puskesmas Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Arogansi pelarangan peliputan tersebut dilakukan kepada seorang wartawan sebuah media cetak sekaligus online di Karawang untuk meliput kegiatan Re-Akreditasi Puskesmas Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, Kamis (03/10/2019).

Salah satu wartawan, Iskandar mengatakan, HR melarang dirinya meliput dengan alasan kegiatan Re-Akreditasi Puskesmas Rengasdengklok, tidak bisa dipublikasikan menurut peraturan yang ada.

“Saat datang untuk meliput, saya terlebih dulu meminta izin kepada salah satu staff Puskesmas Rengasdengklok, dan mengutarakan maksud untuk mewawancarai Kepala Puskesmas Rengasdengklok setelah kegiatan selesai. Namun, belum selesai saya bicara, ia (HR) langsung berkata ke saya bahwa menurut aturan kegiatan tidak bisa diliput dan dipublikasi karena bersifat rahasia, dan saya diminta tidak mengganggu jalannya Akreditasi yang katanya untuk mempersiapkan hal itu seluruh jajaran Puskesmas Rengasdengklok harus rela meninggalkan keluarganya untuk beberapa waktu, dan dengan tegasnya ia mengatakan, ini hidup atau mati Puskesmas Rengasdengklok,” jelasnya.

Ironisnya menurut Iskandar, dengan arogansi yang tak jelas maksudnya tersebut, HR tanpa ditanya pun mengaku dekat dengan pimpinan dan anggota salah satu lembaga masyarakat di Kabupaten Karawang.

“Kalau memang rahasia dan tidak boleh dikonsumsi publik, dia sebagai pejabat luar Puskesmas Rengasdengklok berada di lokasi itu memiliki kepentingan apa,” ulasnya.

Dia sangat menyayangkan kejadian tersebut, karena menurutnya, selama menjalani profesinya sebagai wartawan belum pernah memiliki masalah tentang etika jurnalistik dengan narasumbernya. “Selama hampir lima tahun melakukan liputan, saya belum pernah mengalami hal ini. Belum pernah merasa bermasalah dengan narasumber, baik pejabat tingkat desa, kecamatan maupun pejabat tingkat Kabupaten,” pungkasnya. (Yaya)

News Feed