Karawang, Kabarsebelas.com – Naiknya anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karawang yang sangat signifikan hingga 100 persen lebih membuat Wakil Bupati Karawang mempertanyakan peruntukan anggaran tersebut.
Pasalnya, anggaran Bawaslu pada Pilkada 2015 lalu sebesar 10,6 Miliar sedangkan anggaran Pilkada tahun 2020 sebesar 23 Miliar lebih.
Kursin Ketua Bawaslu Karawang menjelaskan, bahwa rapat yang dilaksanakan diruang rapat Wakil Bupati itu bukan rapat evaluasi anggaran Bawaslu namun, untuk mempertanyakan kenaikan yang signifikan anggaran Bawaslu.
“bukan di evaluasi tapi mempertanyakan anggaran yang meningkat tajam,”Kata Kursin, usai rapat dengan Wakil Bupati Karawang, Senin (7/10/2019) di ruang rapat Wakil Bupati.
Naiknya anggaran Bawaslu di Pilkada tahun 2020 itu berdasarkan kenaikan jumlah TPS, dan untuk pembelian mebeler di tiap Kecamatan. Dasar kenaikan anggaran dari Peraturan Mentri Keuangan No 191-PMK.05-2015 tentang mekanisme pengolahan dana hibah, kemudian Peraturan Mentri Keuangan No 78-PMK tentang standar biaya keuangan masukan anggaran tahun 2020, dan Permendagri no 54 tahun 2019 tentang aturan keuangan, serta Peraturan Bawaslu RI no 0194-K.Bawaslu-PR.03.00.8-2019 tentang standar kebutuhan pendanaan pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati.
Dari dasar tersebut serta ada kenaikan jumlah TPS pihaknya mengajukan anggaran sebesar 27 Miliar kemudian dipangkas oleh TAPD menjadi 23 Miliar lebih.
Dari 23 Miliar lebih anggaran di Bawaslu, 75 persen digunakan untuk kebutuhan Ad Hoc di bawah seperti Panwascam, Panwas Desa, dan Panwas TPS, dan 25 persen untuk operasional Bawaslu Kabupaten.
“intinya hasil rapat tidak ada pemangkasan, hanya mempertanyakan peruntukannya,”jelas Kursin
Kemudian Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamaksyari mengatakan, ia hanya meminta kejelasan kepada Bawaslu dan KPUD terkait anggaran Pilkada tahun 2020 nanti. Pada prinsipnya kenaikan anggaran ada harga satuan yang naik dan yang fundamental ada kenaikan jumlah TPS. Karena apda Pilkada 2015 jumlah TPS sekitar 2500 TPS dan Pilkada 2020 menjadi 3500 TPS dengan asumsi per satu TPS jumlahnya antara 500 – 600 pemilih.
“kanaikan anggaran di Pilkada 2020 itu karena ada kenaikan jumlah TPS dan harga satuan yang naik, sisanya untuk gajih pegawai,”Katanya
Intinya, tidak ada pemangkasan soal anggaran Pilkada 2020 baik di KPUD maupun di Bawaslu, karena ada Peraturan Mentri yang baru.
Kemudian Kang Jimmy sapaan akrab Wakil Bupati menyampaikan bahwa sesunguhnya napas KPUD itu bisa melahrikan pemilih yang cerdas dan pemilih yang aktif. Kalau napas Bawaslu itu melahirkan sistem yang sistematis terstruktur untuk melahirkan pemilihan yang berkualitas. Jadi perbayak sosialisasi di tingkat Kecamatan dan Desa jangan kebanyakan sosialisasi di Hotel.
“itu tugas KPU dan Bawaslu sehingga politik uang tidak menjadi andalan dan tidak ada keterlibatan ASN dan tidak menjadi andalan,”pungkasnya.(red)
Comment