Dirut PDAM : Pernyataan Dewas PDAM Dan Mantan Komisi II DPRD Soal Dana Talang Tidak Benar

Karawang, Kabarsebelas.com – Pernyataan dana talang yang di ucapkan oleh Dewan Pengawas PDAM dan mantan Ketua Komisi II itu tidak benar, yang benar itu Pemda Karawang memberikan dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) kepada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

M Sholeh Dirut PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang menjelaskan soal program MBR itu ada dua yaitu MBR perkotaan dan MBR pedesaan. Kebetulan dana hibah yang di dapat oleh PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dari Pemerintah Pusat sebesar 11,25 Miliar itu program MBR perkotaan.

“syaratnya mempunya listrik dibawah 1300 Kwh dan di Desa itu dibawah 900 kwh,”Ujar M Sholeh Dirut PDAM, Selasa (8/10/2019) di Kantor PDAM Karawang.

Kemudian masyarakat yang menerima SR program MBR itu di kenakan tatif oleh PDAM sebesar 386 ribu rupiah per titik. Sedangkan PDAM dapat 3750 titik SR dari program MBR.

“Pemasangan SR dengan memasang tarif itu dipersilahkan asal dibawah harga reguler,”katanya

Sebenarnya kata Sholeh, untuk pemasangan SR digratiskan juga diperbolehkan namun, untuk menjadi tanggung jawab penerima SR pihaknya mengenakan tarif.

“Tarif sebesar 386 ribu rupiah tersebut itu juga karena menyambut HUT Karawang,”Jelasnya

Kemudian untuk pelaksanaan program MBR itu sudah dilaksanakan oleh PDAM Karawang lewat supplier supplier yang sudah ditekankan oleh pihak PDAM jika pembayarannya di bulan Desember.

“Supplier siap di bayar di bulan Desember,”katanya lagi

Terkait dana talang yang sebesar 11,25 Miliar itu kata Sholeh tidak ada namun ada juga Pemda sebagai orang tua PDAM itu memberikan dana PMPD kepada PDAM sebesar 11,25 Miliar. Itupun uang hibah dari Pemerintah Pusat yang di berikan kepada Pemerintah Kabupaten lalu di hibahkan kepada PDAM lewat program MBR. Sementara hari ini Pemda Karawang baru memberikan dana baru Rp 750 juta.

“soal dana talang tidak ada, ada juga Pemda memberikan anggaran dana PMPD,”jelasnya

Bahkan terkait penyertaan modal itu sudah di jelaskan di Perda penyertaan modal no 14 Tahun 2016.

Sementara mantan Ketua Komisi II Danu Hamidi bahwa dana talang yang sebesar 11,25 Miliar itu di luar dana penyertaan modal.

“dana talang itu diluar dana penyertaan modal, ketika dana hibah cair dari Pemerintah Pusat itu dana talang akan dikembalikan lagi ke Kas Daerah jika tidak terpakai itu akan jadi SILPA,”tegas Danu Hamidi.(red)