by

Kades Telukjaya Ngadat, Ditanya Dugaan Pungli PTSL

-Lainnya-228 views

Karawang, Kabarsebelas.com – Program Nasiomal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya ditujukan untuk memudahkan warga mengurus sertifikat tanah, justru menjadi lahan pungutan liar bagi segelintir oknum aparat desa.

Dugaan pungutan liar program PTSL di Desa Telukjaya, Kecamatan Pakisjaya, Karawang, kini mulai ramai di bicarakan masyarakat lantaran aparat Desa Telukjaya meminta kepada warga Telukjaya yang mau mengurus sertifikat tanah ini di pinta hingga jutaan rupiah.

Hal tersebut dibenarkan salah seorang warga dusun Krajan, Desa Telukjaya, ia pernah mengurus sertifikat tanah beberapa waktu lalu di pinta hingga empat juta rupiah.

“iya saya ngurus sertifikat dengan program PTSL di minta 4 juta rupiah, katanyasih buat ngurus ngurus dan biaya ngukur tanah,”Ujar warga dusun Krajan yang namanya enggan mau disebutkan.

Kemudian kata pria berambut ikal tersebut, ketika ia hendak mau mengurus sertifikat tanah untuk adiknya, kembali aparat Desa Telukjaya meminta sejumlah uang kali ini lebih besar yaitu 10 juta rupiah.

“pas mau ngurus sertifikat tanah adik saya, malah di pinta uang sebesar 10 juta,”katanya

Setelah ditelurusi ternyata banyak masyarakat yang mengeluh dengan besarnya uang yang diminta oleh aparat Desa Telukjaya untuk program PTSL. Untuk besaran yang diminta itu variatif jumlahnya cukup lumayan besar.

Kemudian ketika di komfirmasi terkait kebenaran dugaan pungli PTSL di Desa Telukjaya, Kepala Desa Telukjaya, Nursan enggan mau berbicara banyak kepada awak media.

“besok saja kekantor desa,”Singkat Nursan ketika di tanya oleh awak media, usai rapat minggon di Kecamatan Pakisjaya, Selasa (15/10/2019)

Namun saat awak media mencoba berusaha menanyakan soal program PTSL yang kabarnya ada sedikit kendala di Desanya, Kades tersebut malah membentak dengan nada tinggi dan terlihat emosi memuncak.

“Tadikan saya sudah ngomong, besok kantor desa minggon, kok jadi memaksa!!!,” kata Nursan, dengan nada tinggi.

Sementara itu Pemerintah Pusat lewat Mentri ATR menjelaskan, untuk keputusan adanya beban biaya yang dibayarkan masyarakat tertuang dalam keputusan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri ATR, Menteri Dalam Negerti, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Mentri ATR Sofyan Djalil mengatakan, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat ini pun dilakukan di tingkat desa, dalam hal ini kelurahan.

“Ada ketentuan itu ada peraturan 3 menteri yang boleh diambil oleh desa,” jelas dia.

Lalu berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh masyarakat dalam program sertifikat tanah? Berikut sesuai ketentuan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017:

Kategori I untuk Provinsi Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 450.000.

Ketegori II untuk Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 350.000.

Kategori III untuk Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur sebesar Rp 250.000.

Kategori IV untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan sebesar Rp 200.000.

Kategori V untuk Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 150.000.(dmn/red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed