Mantan Kabid Kebersihan DLHK Menjelaskan Kronologis Dirinya Di Panggil Kejati

Karawang, Kabarsebelas.com – Mantan Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang, Nevi Fatimah menjelaskan kronologis soal dirinya di panggil oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Nevi Fatimah mantan Kabid Kebersihan DLHK Kabupaten Karawang yang sekarang menjabat sebagai Sekertaris Camat Pangkalan menjelaskan, saat dirinya pindah tugas dari DLHK Karawang ke Kecamatan Pangkalan, pihak DLHK telepon kepada dirinya bahwa ada pihak Kejati yang mau komfirmasi soal dugaan adanya penyelewengan keuangan Negara dengan melakukan kontrak kerjasama dalam pengisian BBM untuk kendaraan operasional kebersihan pada Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Karawang tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 dengan total anggaran sebesar Rp 16.580.396.115

Karena belum ada surat resmi dari pihak Kejati, ia pun tidak berangkat pada saat itu. Kemudian ia menjelaskan kepada pihak Kejati bahwa ia tidak berangkat dan yang berangkat pak Agung ( Pejabat pelaksana teknis Bidang Kebersihan DLHK).

“Akhirnya saya terima surat resmi dari Kejati Senin kemarin, dan saya terima via WA,”Ujar Nevi Fatimah Kepada Kabarsebelas.com, Senin (21/10/2019) di Kantor Kecamatan Pangkalan.

Karena sudah mendapat surat resmi dari Kejati Nevi akhirnya memenuhi panggilan dari Kejati Jabar untuk mengklarifikasi soal dugaan penyelewengan uang Negara untuk pemakaian BBM untuk kendaraan kebersiahan DLHK Kabupaten Karawang.

Sebenarnya kata Nevi, apa yang ditanyakan oleh Kejati Jabar pada saat itu, seperti yang ia alami ketika ia ditanya oleh BPK dan ia menyampaikan yang sebenarnya.

“Saya hadir untuk menkomfirmasi, dan pada saat dikomfirmasi sama sekali tidak ada tekanan,”katanya

Ada beberapa pertanyaan oleh pihak Kejati, yaitu soal riwat Pendidikan, seberapa lama bekerja di DLHK, dan beberapa pertanyaan seperti yang pernah di tanyak oleh BPK soal BBM untuk kendaraan Kebersiahan DLHK.

“ya tidak lama cuma satu jam, karena Kejati menegaskan apakah tulisan ini sudah benar,”jelasnya

Sebenarnya soal kerugian keuangan Negara itu sudah di kembalikan tahun 2017 sebesar Rp 800 juta sesuai waktu yang sudah ditetapkan oleh BPK, untuk tahun 2018 sebesar Rp 1,3 Miliar, dirinya kurang tau.

“Pengembalian uang Negara sudah dilakukan dalam waktu yang sudah di tetapkan oleh BPK itu yang 2017, yang 2018 saya tidak tau,”tukasnya.

Sebelumnya, beberapa pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat.

Surat dengan nomor B.4135/M.2.5/I.d.I/10/2019, tertanggal 10 Oktober 2019 tertuju kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang

Sehubungan dengan penyelidikan adanya dugaan penyelewengan keuangan Negara dengan melakukan kontrak kerjasama dalam pengisian BBM untuk kendaraan operasional kebersihan pada Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Karawang tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 dengan total anggaran sebesar Rp 16.580.396.115, berdasarkan surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor Print-779/M.2/Fd.1/10/2019 tanggal 4 Oktober 2019.(red)