by

Pernyataan Sekda Acep Soal Tidak Perlu Perda RDTR Dianggap Menyesatkan

Karawang, Kabarsebelas.com – Pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, Acep Jamhuri kembali menuai polemik, soal RDTR tidak ada Peraturan Daerah (Perda) pun tidak masalah, karena sudah ada Peraturan Bupati (Perbub).

H. Asep Agustian, selaku praktisi hukum geram membaca statement Sekda di salah satu media, yang di anggapnya ngaco, dan tidak paham hierarki perundang – undangan.

“Ini apa – apaan lagi Sekda? Kok statementnya makin ngelantur saja? Paham hierarki perundang – undangan dan soal legislasi tidak sih, kok bisa ada Perbup tanpa Perda? Di tingkatan Undang – Undang juga, tidak mungkin ada Peraturan Pemerintah (PP) kalau tidak ada Undang – Undangnya. Di mana PP dan Perbup merupakan implementasi dari Undang – Undang dan Perda,”Ujar Asep Agustian, Selasa (22/10/2019) di Kantornya, Plaza Galuh Mas Karawang.

Menurut Asep, terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Sekda Acep Jamhuri jangan Asal Bunyi (Asbun), kalau tidak paham, tolong tanya sama yang paham, kepada Kepala Bagian (Kabag) Hukum, ke Asisten Daerah (Asda I), ke Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), atau tanya kepada mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) H. Ahmad Suroto yang piawai mengurusi persoalan legislasi, walaupun dia bukan orang hukum.

“Bukan malah statement yang membut publik bingung dan tersesat. Kenapa tidak mau bertanya kepada yang mengerti,”jelasnya.

Jika stetmen seorang Sekda seperti itu (asal bunyi) ini akan membuat masyarakat bingung, karena Sekda adalah orang no 1 yang memegang tongkat komando tertinggi ASN.

“Saya saja sebagai masyarakat jadi bingung dengan pernyataan Sekda? Sebagai pemegang tongkat komando tertinggi ASN, bukannya membuat masyarakat pintar, ini malah memberikan informasi sesat ke masyarakat,”terangnya

Jangan sampai nanti saling lempar tanggung jawab seperti persoalan RPJMD yang di duga menjimpak punya Tidore.

“Kalau sudah seperti ini nanti seperti Tidore lagi, malah saling salahkan nanti ke depannya,”katanya

Ia juga mencontohkan jika tidak ada Perda RDTR nanti akan menjadi seperti kasus PT JLM yang tidak sesuai.

“Salah satu contoh kongkrit soal RDTR, yaitu kasus PT. JLM,”katanya lagi

Sementara itu anggaran untuk kajian RDTR selalu di anggarkan oleh Pemkab Karawang, ia mengatakan bahwa dari tahun 2013 sampai 2015 itu dianggarkan hingga Belasan Miliar Rupiah, Ia juga mempertanyakan apakah kajian RDTR tersebut selama ini masuk kebadan legislasi. Atas hal tersebut ia meminta kepada penegak hukum untuk mengaudit anggaran kajian RDTR.

“Saya minta penegak hukum untuk memeriksa anggaran kajian RDTR, jangan sampai ini menjadi kajian abal abal,”pungkasnya.(red)

Comment

Leave a Reply to fake rolex Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 comments

  1. 423959 165936Certain paid google internet pages offer complete databases relating whilst personal essentials of persons although range beginning telephone number, civil drive public records, as properly as criminal arrest back-ground documents. 390667

  2. 750513 137212Spot ill carry on with this write-up, I truly believe this website requirements an excellent deal far more consideration. Ill oftimes be once a lot more to see far a lot more, a lot of thanks that info. 351016

News Feed