Askun Minta Kejati Usut Tuntas Dugaan Korupsi BBM Di DLHK Karawang

Karawang, Kabarsebelas.com – Asep Agustian meminta kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat untuk serius menuntaskan dugaan korupsi BBM untuk kendaraan operasional kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang pada tahun 2017 dan 2018 dengan total anggaran sebesar Rp 16.580.396.115.

Penyelewengan keuangan Negara dengan melakukan kontrak kerjasama dalam pengisian BBM untuk kendaraan operasional kebersihan pada DLHK itu dilakukan berulang ulang setiap tahunnya.

Berdasarkan keterangan mantan Kabid Kebersihan DLHK Karawang Nevi Fatimah, bahwa kerugian keuangan Negara soal pengisian BBM untuk kendaraan operasional kebersihan di DLHK Karawang tahun 2017 sebesar Rp 800 juta dan tahun 2018 sebesar Rp 1,3 Miliar.

Hal tersebut jelas, menurut Asep Agustian, bahwa pejabat di Dinas LHK Karawang melaukan kejahatan yang di ulang ulang dengan melakukan penyelewengan keuangan Negara dan itu tertuang pada pasal 64 KHUP.

“Hemat Saya Kejati harus serius menangani persoalan ini, jangan setengah setengah, buktikan,”Tegas Asep aagustian yang akrab di panggil Askun, Kamis (24/10/2019)

Menurut Asep Agustian, walaupun kerugian uang Negara ada yang telah di kembalikan oleh DLHK Karawang, perbuatan itu tidak luntur atas sebuah pembayaran. Jika perbuatan kejahatan tersebut luntur lantaran uang Negara sudah dikembalikan semua orang pasti mau melakukan kejahatan jika tanpa ada proses peradilan.

“Ya, harus di adili dulu, adapun pembayaran yang dilakukan oleh Pejabat DLHK Karawang itu hanya meringkan saja. Kan ada dasar kecurangan dalam kasus tersebut. Hukum itu perbuatan dan tidak luntur atas penegembalian, tapi harus di proses dulu hukumnya,”terangnya.

Pasalnya, rangkaian penyelewengan keuangan Negara yang dilakukan oleh pejabat DLHK Karawang itu jelas uang tersebut dipakai bukan untuk peruntukannya sehingga terjadi kerugian keuagan Negara.

“Apakah itu bukan perbuatan curang yang melanggar hukum karena memanfaat jabatannya untuk menguntungkan pribadi atau kelompok. Pelanggaran ya tetap pelanggaran dan hukum harus tetap di proses,”tegasnya

Ia juga berharap agar Kejati Jawa Barat menuntaskan proses hukum sampai kepucuk tertinggi. Karena yang di panggil oleh Kejati beberapa waktu yang lalu itu pejabat pejabat kecilnya saja.

“Saya minta ungkap sampai kepucuk tertinggi jika ini memang ada alirannya. Jika memang ini di duga ada aliran ke Bupati hancurlah semua,”pungkasnya.(red)