by

Soal Piutang 525,5 Miliar, Natala : Minta Kejar Para Pemilik Hutang, Bupati Jangan Cuma Bisa Goyang Tiktok

Karawang, Kabarsebelas.com – Hasil rapat kami komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang pada 29 Oktober 2019 dengan Badan dan Dinas penghasil sungguh mengagetkan, dimana Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang memiliki tagihan hutang (Baca Piutang) dengan grand total sebesar 525 miliar 520 juta.

Adapun rincian total piutang yang harus di tagih oleh Pemda Karawang menurut Natala Sumedha Anggota Komisi II DPRD Karawang sebagai berikut.

1. Kerjasama Pasar BOT (Build Operate Transfer) yg dilakukan sejak 2013 s/d 2019 yaitu dengan PT. ALS, PT. Celebes, PT Senjaya dan PT Inconi masih ada piutang dengan total 8 Miliar 52 juta yang belum ditagih.

Adapun perinciannya sebagai berikut. :

PT. ALS sebanyak RP 700 juta, PT. Celebes sebanyak 2,6 Miliar, keduanya mengelola pasar Cikampek 1 yang sempat sengketa. Kemudian Pasar Johar yang dikelola oleh Senjaya juga masih menyisakan hutang kepada Pemda sebesar Rp 800 juta dan PT. Inconi pengelola pasar Cikampek 2 belum melunasi hutang sebesar Rpb2,8 Miliar.

Sedangkan DPRD Karawang memiliki keyakinan bahwa “para pedagang dan pemiliki kios setiap bulannya pasti ditagih atau bayar iuran oleh pengelola pasar tersebut.

“Pertanyaannya kenapa uang itu tidak disetorkan sebagai kontribusi ke kas Pemda sesuai MOU kerjasama tsb !! Apakah pihak ketiga tersebut bisa disebut wanprestrasi !!
lalu kenapa oleh Pemda didiamkan saja, dimana Bupati sebagai pemegang kebijakan tertinggi tidak memberi instruksi untuk mengambil tindakan hukum seperti kerjasama dengan Kejaksaan dalam menagih piutang tersebut. Yang jelas uang tersebut seharusnya menjadi hak Pemerintah Derah Kabupaten Karawang,”Tegas Natala, Rabu (30/10/2019)

Lanjut Natala, yang ke 2. Piutang dari Tera ulang sebesar Rp 500 juta yang menurut DPRD Karawang bisa tertagih diakhir tahun ini, dan masih bisa dimaksimalkan terkait tentang Tera ulang tersebut yaitu tera ulang meter PLN meter PDAM timbangan di pabrik-pabrik timbangan di pasar tradisional maupun pasar BOT.

“permasalahannya pemda kekurangan orang yang mengerti tentang meterologi ini menjadi tugas berat BKSDM,”katanya

Kemudian yang ke 3. Piutang Pajak bumi dan bangunan atau lebih familiar disebut PBB sebesar 529 Miliar dan baru tertagih Rp 13 Miliar di mana piutang tersebut terdiri dari dua bagian sejak tahun 2013 / 2018 yaitu,
Piutang PBB dari limpahan kewenangan pusat sebesar Rp 232 Miliar dan piutang setelah dikelola oleh Kabupaten Karawang sebesar Rp 237 Miliar.

Belum lagi kata Natala, soal piutang restibusi jasa umum Restribusi Parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ke 3 masih tersisa Rp 180 juta yang belum tertagih.

“padahal hampir dipastikan setiap pengendara yang memarkirkan kendaraan ditepi jalan selalu dipungut parkir,”katanya lagi

Lanjutnya lagi, soal piutang penggunaan jasa laboratorium dinas lingkungan hidup sebesar Rp 300 juta yang masih nyangkut di perusahaan.

“Total piutang yang jelas didepan mata kita sebesar Rp 525,520 Miliar menurut kami bukan angka yang kecil, selama ini TAPD ketika menutup defisit selalu melakukan efisiensi padahal menutup defisit tersebut bisa juga dengan memaksimalkan PAD diantaranya ‘Tagih Para Pemilik Hutang’ kalau Pemda mau lebih berkeringat untuk menangihnya disertai keberanian Bupati sebagai pengambil kebijakan dan didampingi oleh Wakil bupati (entah diberi kewenangan atau tidak),”tegasnya

Kemudian ia meminta Para TAPD dan Bupati Karawang untuk menagih para pemilik hutang.

“Ayo ach kejar para pemilik hutang jangan cuma bisa goyang tik tok tapi digoyang perusahaan dan pihak ke 3 yg punya hutang, tidak selincah goyang tik tok,”sindirnya

Belum selesai soal piutang, DPRD Karawang meminta kepada Pemda Karawang sewa tanah oleh Ramayan yang menurutnta masih terlalu kecil sekitar USD 4500 dan itu sudah berlangsung bertahun tahun dan belum di lalukan evaluasi oleh bagian kerjasama Pemda Karawang. Serta belum berjalannya pemuyihan IMB di BPMPTSP terkait perubahan bangunan rumah yang ada di perkotaan dan perumahan, pengalih fungsian gudang menjadi tempat produksi dan lain lain.

“Masih banyak persoalan yan menjadi benang kusut yang harus diperbaiki diakhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Karawang, kami berharap bisa tuntas sebelum masa jabatan berakhir,”pungkasnya.(red)

News Feed