by

Ayo Kita Awasi Dana Hibah ke Berbagai Organisasi di Kabupaten Bekasi dengan Jumlah Puluhan Miliar

Bekasi, kabarsebelas.com – Dana sebesar Rp64,2 miliar lebih diberikan sebagai Dana Hibah Daerah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dana itu dihibahkan kepada badan, lembaga, dan organisasi.

Ketua LSM KOMPI, Ergat Bustomi mengajak masyarakat untuk mengawasi aliran dana hibah yang diberikan oleh Pemkab Bekasi.

“Jumlah total dana hibah Rp64,2 miliar lebih. Itu bukan jumlah yang sedikit. Untuk itu, mari kita awasi aliran dana dan penggunaannya untuk apa,” ucap Ergat, Selasa (05/11/2019).

Selain itu, dana hibah yang diberikan merupakan prioritas dan flapon anggaran sementara 2020.

Ergat menyebutkan, ada 10 badan atau organisasi yang menerima dana hibah dari Pemkab Bekasi, yaitu KONI Kabupaten Bekasi Rp40 miliar, BNK Kabupaten Bekasi Rp900 juta, Pramuka Kabupaten Bekasi Rp2 miliar, PMI Kabupaten Bekasi Rp500 juta, LPTQ Kabupaten Bekasi Rp1,855 miliar, KPAD Kabupaten Bekasi Rp500 juta, NPCI Kabupaten Bekasi Rp10 miliar, MUI Kabupaten Bekasi Rp1 miliar, Baznas Kabupaten Bekasi Rp800 juta, Karang Taruna Rp1 miliar. Ditambah 2 lembaga lainnya mendapat hibah Rp5 miliar lebih. Dengan jumlah total keseluruhan Rp64.232.550.000.

“Dan dana hibah terbesar diberikan kepada KONI Kabupaten Bekasi sebesar Rp40 miliar,” katanya.

10 Badan, Lembaga atau Organisasi Penerima Hibah dari Pemkab Bekasi.

Ergat menjelaskan, penerima dana hibah tidak serta merta langsung menerima kebebasan dalam menggunakan dana hibah tersebut. Penerima dana hibah harus melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas dana hibah yang telah ia terima.

“Untuk penerima dana hibah berupa uang, penerima dana hibah dapat menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada kepada daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait,” paparnya.

“Tidak semua pihak bisa secara bebas memberikan dana hibah. Ada kriteria yang harus dipenuhi agar dapat memberi dana hibah. Kriteria tersebut tertuang pada Pasal 4 Ayat 4 Permendagri,” sambung Ergat.

Peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik bersifat tidak wajid, tidak mengikat, dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selain itu, pihak pemberi hibah sebaiknya bersikap bijak terhadap pemberian dana hibah. Pada dasarnya, pemberian dana hibah harus ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah.

“Karena dana hibah yang diberikan tidak sedikit. Maka itu, bisa menjadi sarat korupsi atau penyelewengan dana hibah, yang ujung-ujungnya bisa terseret ke dalam ranah hukum,” pungkas Ergat. (Red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed