Bekasi, Kabarsebelas.com – Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah dibahas oleh Panitia Khusus ( Pansus 28 dan Pansus 19 ) DPRD Kabupaten Bekasi pada tahun 2018 hingga saat tidak ada kejelasannya.
Sahroji Pengamat Kebijakan Publik Kabupaten Bekasi, sangat menyangkan kedua raperda tersebut menjadi tidak bermanfaat padahal 1 Miliar lebih telah di kucurkan dari APBD Kabupaten Bekasi untuk membahas ke dua raperda tersebut.
“Kalau seperti ini seperti menguambur hamburkan uang rakyat,”Kata Sahroji, Selasa (5/11/2019)
Seharusnya, Perda LP2B itu sudah di sahkan apalagi UU No 41 tahun 2009 sebagai rujukannya sudah di sahkan 10 tahun yang lalu. Kemudian Perda RDTR mengatur lebih detail soal tata ruang Kabupaten Bekasi juga belum juga di sahkan.
“Tidak jelasnya pengesahan Raperda LP2B dan RDTR ini jelas membuat rugi masyarakat Kabupaten Bekasi, karena alih Fungsi Lahan akan semakin merajalela di Bekasi,”jelasnya.
Dengan tidak jelasnya pengesahan dua raperda tersebut disinyalir bukanlah karena lemahnya perangkat sistem dan lemahnya SDM dari para personal perancang Raperda.
“Diduga banyaknya kepentingan dari para oknum Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Kepala Desa, dan para mafia tanah yang tidak ingin terbongkar permainan dalam melakukan alih fungsi Lllahan,”katanya
Kemudian dirinya berharap, dengan lantiknya anggota DPRD yang baru periode 2019-2024, proses Pengesahan dari dua raperda dimaksud dapat segera dilanjutkan proses pengesahannya dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada.
“Tujuannya demi penataan lingkungan daerah Kabupaten Bekasi yang Baik dan Sehat untuk kehidupan masyarakat kabupaten bekasi,”pungkasnya.(red)
Hey check out high line pointe, run by adeline bababikov: 1291 South Ulster street, denver co 80231 manager@highlinepointe phone: 720-513-3865