by

Peringati Milad GAM Ke-43, Pemerintah RI Didesak untuk Merealisasi Butir-Butir MoU Helsinki untuk Aceh

-Lainnya-59 views

Aceh Utara, kabarsebelas.com – Para eks kombatan GAM wilayah Pase menghadiri Milad GAM ke 43 yang berlangsung di Gedung KPA/PA Wilayah Pase Aceh Utara. Sejumlah anak yatim dan korban konflik atau keluarganya turut hadir dalam kegiatan tahunan itu, Rabu (04/12/2019) kemarin.

Suasana haru sempat berlangsung saat perwakilan anak Syuhada melantunkan Hikayat Prang Sabi sebagai inti mengenang jasa perjuangan para syuhada. Lagi-lagi Pemerintah RI didesak untuk segera merealisasikan butir-butir MoU Helsinki yang hingga kini belum ada kejelasan seiring 14 tahun MoU Helsinki berjalan.

Akibatnya, ramai kalangan dari anak syuhada yang kini beranjak dewasa maupun korban konflik juga menuntut kejelasan Pemerintah tentang hal itu. Mereka menuntut janji-janji sebagaimana tertuang dalam perjanjian MoU Helsinki, hingga kini masih buram. Tuntutan itupun sering disampaikan kepada Pimpinan paling bawah di tingkat jajaran eks kombatan GAM tergabung dalam KPA/PA.

“Kami pimpinan paling bawah selalu mendapatkan desakan dari anak-anak syuhada maupun anak-anak kombatan GAM yang kini mulai dewasa. Mereka selalu menuntut apa yang telah dijanjikan dalam Mou Helsinki itu agar menjadi nyata bagi Rakyat Aceh,” kata Juru Bicara KPA Wilayah Pase, M. Jhoni yang juga Panglima Muda D-IV.

Di samping itu, Jhoni juga menyinggung persoalan bendera yang kini belum ada kejelasan apapun. Bahkan, setiap kali memperingati Milad GAM ia dan pihaknya selalu mendapatkan himbauan untuk tidak mengibarkan bendera berlambang bintang dan bulan. Persoalan ini pun timbul tanda tanya dari kalangan eks GAM, di mana mereka pertanyakan harus bendera yang seperti apa untuk Aceh.

“Aceh memiliki hak untuk memiliki bendera sendiri. Kita ingin penjelasannya bendera yang sendiri itu yang seperti apa. Saya pikir hari ini wajar kalau semua GAM itu adalah berpatokan pada bendera Bintang Bulan, karena itu sudah pernah dibahas di tingkat DPRA,” ujarnya dengan nada tegas.

Maka sambungnya, mulai hari ini harus ada sikap yang jelas dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat bahwa yang mana bendera Aceh sesungguhnya.

“Harus ada sikap yang jelas dari Pemerintah Aceh atau Pusat, yang mana bendera Aceh yang sesungguhnya yang tertulis dalam MoU Helsinki. Kalau itu tidak jelas maka bendera bintang bulan itu selalu menjadi bendera Aceh bagi kami, intinya polemik bendera hingga detik ini belum ada kejelasan,” tutupnya, Jhoni. (malik)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 comments

News Feed