by

Sidang Paripurna DPRK, Pengesahan RAPBK untuk Aceh Utara 2020, Senilai Rp2,794 Triliun

Aceh Utara, kabarsebelas.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, telah melakukan Rapat Paripurna Penetapan RAPBK 2020, senilai Rp.2,794 Triliun lebih, dan menandatangani kesepakatan kedua belah pihak bersama Bupati, di gedung dewan setempat.

Rapat paripurna istimewa itu dipimpin Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat, didampingi Wakil Ketua I DPRK, Hendra Juliansyah, dihadiri Wakil Bupati Fauzi Yusuf, dan para pejabat eselon II dan III.

Bedasarkan alokasi pendapatan hasil pembahasan dan disetujui dua pihak senilai Rp2.770.325.165.786 (Rp2,770 triliun lebih) dan belanja Rp2.794.976.949.243 (Rp2,794 triliun lebih), sehingga defisit Rp24.651.783.457 (Rp24,651 miliar lebih). Sedangkan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih, Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Rp33,151 miliar lebih, dan pengeluaran pembiayaan Rp8,5 miliar.

Menurut sumber kabarsebelas.com, dari total penerimaan pembiayaan Rp33,151 miliar lebih, untuk menutupi defisit Rp24,651 miliar lebih, sisanya (pengeluaran pembiayaan) Rp8,5 miliar penyertaan modal pada Bank Aceh Syariah.

Alokasi target pendapatan hasil pembahasan dan disetujui dua pihak itu bertambah Rp573 miliar dari pagu dalam RAPBK 2020 sebelum dibahas bersama, yakni Rp2,197 triliun lebih.

“Pagu pendapatan dalam RAPBK yang disampaikan ke DPRK saat itu belum masuk dana alokasi khusus (DAK). Dalam proses pembahasan dua pihak, dimasukkan alokasi DAK Rp446 miliar, dan tambahan JKN BLUD, zakat, infak, dll. Berkisar Rp127 M. Sehingga target pendapatan yang disetujui bersama menjadi Rp2,770 triliun lebih,” kata sumber tadi.

Sedangkan alokasi belanja hasil pembahasan dan disetujui bersama bertambah Rp574 miliar dari pagu dalam RAPBK 2020 sebelum dibahas dua pihak, yaitu Rp2,220 triliun lebih.

Dokumen RAPBK dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2020 yang sudah disetujui DPRK bersama bupati itu akan disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk dievaluasi supaya dapat disahkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang APBK 2020 dan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penjabaran APBK 2020.

Disamping ada pendapat gabungan komisi yang disampaikan Jufri Sulaiman menyorot kinerja 17 SKPK termasuk perusahaan daerah (PD) bina usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. Terkait, masih adanya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf saat menyampaikan pidato Bupati, menyebutkan, pendapat gabungan komisi dan laporan dari fraksi terhadap APBK 2020 akan dievaluasi, pelajari dan tindaklanjutinya dengan berpedoman pada ketentuan undang-undang.

“Kita berharap RAPBK ini menjadi suatu harapan dan menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat,” pungkas Wabup. (malik)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment

News Feed