Karawang, Kabarsebelas.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang tersinggung dengan PT. Penguin dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang karena tidak mengindahkan undangan Komisi IV untuk dimintai dengar pendapat soal PHK sepihak dan larangan untuk berserikat.
Pasalnya, Komis IV DPRD Karawang sudah mengirim surat resmi pada tanggal 9 Desember 2019 untuk melakukan rapat dengan pendapat yang di gelar 13 Desember 2019 di ruang rapat DPRD Karawang. Namun, seakan PT. Penguin dan Disnakertrans kompak tidak mau menghadirinya.
“Kami tersinggung, padahal DPRD sudah memberikan undangan resmi yang kami kirimkan kepada Disnakertrans ke pihak Perusahaan tapi tidak diindahkan,”Uajr Ketua Komisi IV DPRD Karawang, Asep Syarifudin, Jumat (13/12/2019) ketika diwawancarai awak media usai menerima serikat buruh KSPN di ruang rapat DPRD Karawang.
Atas sikap Disnakertrans dan Perusahaan, Komisi IV akan melakukan tindakan yang lebih tegas jika Disnakertrans dan Perusahaan tidak mau menghadiri kembali undangan yanga akan dilayangkan kedua kalinya nanti,
“Jika Disnakertrans dan Perusahaan tidak mengindahkan kembali surat kami, kami akan ambil langkah yang lebih tegas dengan melakukan sidak ke Perusahaan, guna mendapatkan jawaban atas persoalan ini,”tegasnya.
Lanjut Asep, pihaknya harus mendapatkan jawaban dari persoalan antara serikat buruh dengan PT. Penguin. Apa benar PT. Penguin dan Disnakertrans sudah tidak mengindahkan amanah UU Ketenagakerjaan dan UU Kebebasan berserikat.
“Kita butuh jawaban dari pihak Disnakertrans dan Perusahaan, jika benar mengahalangi halangai orang untuk berserikat jelas itu sudah melanggar hukum dan itu ada konsekuensi hukumnya. Kami berharap Disnakertrans sebagaimitra Komisi IV memberikan pelayanan secara maksimal terhadap serikat,”jelasnya.
Setelah mendengarkan aspirasi dari para Serikat, bahwa yang terjadi di PT penguin, pada tanggal 24 April perusahaan malah melakukan PHK terhadap para pengurus serikat setelah mereka mengajukan permohonan pencatatan serikat buruh kepada Disnaker pada tanggal 2 April 2019.
Padahal pada tanggal 18 Juni 2019 serikat buruh itu diusung oleh perusahaan untuk melakukan pencatatan tapi disisi lain ada pihak perusahaan yang tidak menghendaki pencatatan serikat dilakukan.
“Nah ini ada 2 kejadian yang kontradiktif disisi lain ada serikat yang dikehendaki oleh perusahaan dan ada yang tidak dikehendaki oleh perusahaan dan kami DPRD perlu mendengarkan langsung dan mengklarifikasi sebenarnya duduk persoalannya seperti apa, sementara untuk Disnaker Karawang jika tidak mengindahkan undangan ke dua kalinya kita anggap dia telah melakukan sebuah bentuk konspirasi dan akan kita laporkan kinerjanya kepada Bupati,” tandasnya.(red)
